SINERGITAS MAHKAMAH AGUNG, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,

SINERGITAS MAHKAMAH AGUNG, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,

DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI SUATU BENTUK USAHA SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

DALAM PEMUSNAHAN BUDAYA KORUPSI

Pendahuluan

Dewasa ini, mulai banyak bermunculan permasalahan rumit yang sedang dihadapai oleh negara Indonesia. Permasalahan ini sudah mencakup banyak aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pertahanan keamanan. Di era reformasi ini, setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru, agenda yang menjadi sorotan utama adalah masalah pemberantasan kasus-kasus korupsi. Masalah inilah yang merupakan salah satu penyebab utama runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Di dalam pemilu pun, agenda pemberantasan korupsi menjadi isu yang cukup menjual untuk menarik massa.

Korupsi di Indonesia seakan telah menjadi budaya yang memasuki berbagai bidang kehidupan, apalagi di sektor birokrasi kita yang sudah terkenal sangat sophisticated dalam berkorupsinya. Hal ini diperkuat oleh data survey lembaga internasional yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam jajaran sepuluh besar negara terkorup. Hal ini sungguh merupakan sesuatu yang memperihatinkan yang harus segera mendapatkan perhatian dari segenap bangsa Indonesia.

Terjadinya banyak kasus korupsi di Indonesia merupakan akibat dari buruknya kinerja birokrasi di Indonesia. Sudah menyebar luas di masyarakat bahwa di kalangan aparat birokrasi kita terdapat slogan “jika bisa dipersulit, mengapa dipermudah” yang maksudnya apabila masyarakat ingin agar keperluannya cepat selesai harus membayar “uang pelicin” terlebih dahulu kepada aparat birokrasi. Buruknya kinerja birokrasi ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

Adanya budaya paternalistic yang masih kuat; system pembagian kekuasaan yang cenderung memusat pada pimpinan; dan tidak adanya sistem intensif yang tepat yang mampu mendorong para aparat birokrasi bertindak efisien, responsif, dan professional (Dwiyanto dalam Suryono, 2007). Rendahnya sikap beragama dan nasionalisme di dalam diri pejabat birokrasi di dalam diri pejabat birokrasi (khususnya) dan masyarakat Indonesia (umumnya) membuat mereka bekerja demi kepentingannya sendiri tanpa memedulikan bahwa tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Seperti yang kita ketahui, birokrat saat ini sering diisukan menghalalkan segala cara untuk memuaskan kepentingannya sendiri.

Kewenangan yang sangat luas dalam otonomi daerah, temasuk masalah pengelolaan sumber-sumber keuangan, memungkinkan terjadinya desentralisasi korupsi (Abdulkarim, 2004). Hal ini disebabkan semakin luasnya kewenangan yang dimiliki daerah yang tidak diikuti oleh perubahan mendasar dalam rangka penguatan daerah. Sebenarnya yang perlu diingat oleh para aparat pemerintahan kita adalah bahwa demokrasi yang berlaku di Indonesia menghendaki adanya kedaulatan rakyat. Di mana istilah demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus benar-benar diterapkan. Mengenai hal ini, para pejabat birokrasi seharusnya sadar bahwa mereka itu berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Jadi, jangan malah memikirkan kepentingan dan golongannya sendiri.

Penataan Ulang Sistem Pemerintahan Demi Terwujudnya Indonesia yang Bersih dari Korupsi

Pasca reformasi, pemerintah semakin gencar berusaha untuk memusnahkan tindakan-tindakan korupsi yang telah terlanjur menjadi budaya di Indonesia. Pemerintah pasca reformasi segera menata kembali sistem pemerintahan yang telah bertahun-tahun dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dengan cara mengamandemenkan UUD 1945 hingga empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD’45 hasil amandemen telah menganut prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dan bukan lagi menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal, dalam arti semua lembaga Negara adalah sederajat dan memiliki fungsi masing-masing (Wijianto, 2006). Oleh karena itu, MPR yang sekarang bukan merupakan lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang kedudukannya sederajat dengan lembaga negara yang lain. Yang dimaksud lembaga-lembaga tinggi negara yang lain adalah sebagai berikut:

  1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
  2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
  3. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
  4. Presiden
  5. BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)
  6. Mahkamah Konstitusi
  7. Mahkamah Agung
  8. Komisi Yudisial

Prinsip pemisahan kekuasaan perlu diikuti juga dengan mekanisme checks and balances, artinya lembaga negara bisa saling mengawasi dan mengimbangi. Dengan mekanisme ini, diharapkan pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara dapat dihilangkan. Dengan demikian, struktur kekuasaan dalam negara Indonesia saat ini berpuncak pada tiga cabang kekuasaan yang saling mengontrol dan mengimbangi secara sederajat satu sama lain (Wijianto, 2006). Tiga cabang kekuasaan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Presiden dan wakil presiden sebagai satu institusi kepemimpinan negara
  2. DPR dan DPD yang menjadi anggota MPR
  3. Kekuasaan kehakiman yang terdiri atas MA dan MK

Selain mengubah prinsip dari pembagian kekuasaan (distribution of power) menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power), amandemen UUD’45 juga dilakukan untuk membuat suatu sistem yang membatasi agar presiden tidak berlaku sewenang-wenang lagi dalam menjalankan pemerintahan seperti yang telah terjadi pada masa orde baru sehingga menimbulkan tindakan–tindakan yang merugikan negara dan rakyat sebagai konstituennya. Pada masa orde baru presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan amat mendominasi dan mengendalikan lembaga lain terutama lembaga legislatif. Contoh-contoh kekuasaan eksekutif yang sangat besar itu, antara lain:

1. presiden mengontrol rekruitmen anggota lembaga tinggi negara, seperti mengangkat anggota MPR yang berasal dari utusan daerah dan golongan serta mengangkat anggota DPR yang berasal dari ABRI.

2. presiden mengontrol rekruitmen para pejabat negara, seperti mengangkat hakim agung, gubernur bank, panglima ABRI, direktur perusahaan negara, dan sebagainya tanpa memerhatikan pertimbangan dan persetujuan dari lembaga kekuasaan lainnya.

3. presiden memiliki sumber keuangan negara yang besar di luar APBN, seperti dana-dana inpres, banpres, dan sebagainya.

4. lembaga kepresidenan menentukan anggaran belanja lembaga negara lain, semisal MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA

Berdasarkan fakta di atas, maka jelaslah pada waktu itu bahwa kekuasaan presiden yang sangat luas membuka peluang terjadinya tindak korupsi juga semakin besar. Salah satu penyebab terjadinya pemusatan kekuasaan pada presiden adalah ketentuan-ketentuan dalam pasal UUD’45 yang memberikan power yang amat besar bagi presiden. Contohnya adalah pasal 7 UUD’45 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pernyataan tersebut kurang tegas sehingga memberi peluang bagi calon yang incumbent untuk dipilih berkali-kali. Dengan adanya amandemen UUD’45 ini, presiden dan wakil presiden yang maju dalam pemilu sebagai incumbent hanya dapat dipilih lagi selama satu periode saja. Hal ini untuk mencegah apa yang pernah diucapkan oleh Lord Acton, yaitu “The power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” agar tak terjadi lagi di Indonesia.

Dalam memberantas budaya korupsi di Indonesia, pemerintah juga telah membuat lembaga-lembaga, badan-badan, atau komisi-komisi yang tupoksinya terkait dengan usaha-usaha pemeberantasan korupsi. Lembaga, badan, atau komisi tersebut antara lain, MA, BPK, KPK, Kepolisisan, Timtastipikor, KY, BPKP, dan Kejaksaan Agung, yang dalam menjalankan tugasnya semuanya saling terkait dan saling mendukung dalam sebuah sistem yang dibentuk oleh pemerintah. Namun, dalam paper ini, hanya tiga dari mereka yang disebutkan di atas yang akan dibahas secara mendalam, mereka itu adalah MA, BPK, dan KPK. Pemilihan ketiganya karena penulis memiliki beberapa alasan, yakni:

a) Menganggap bahwa merekalah yang saat ini sering terlibat dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

b) Mereka berangkat dari bentuk organisasi yang berbeda, MA merupakan suatu lembaga tinggi negara, BPK merupakan suatu badan tinggi negara, dan KPK merupakan suatu komisi yang independen

c) Adanya suatu sinergitas di antara ketiganya yang akan menarik apabila dibahas dalam paper ini.

Sinergitas antara MA, BPK, dan KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sinergitas antara MA, BPK, dan KPK sangatlah diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda dalam menangani kasus-kasus korupsi. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menaungi juga badan-badan peradilan yang ada di bawahnya, seperti badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara (PTUN), dalam sinergitas ini berperan sebagai yang menentukan tingkat hukuman bagi seorang pidana korupsi. Sedangkan BPK adalah badan yang memeriksa keuangan instansi-instansi pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Hasil audit BPK merupakan indikator apakah telah terjadi penyelewengan dalam penggunaan APBN atau tidak. Jika memang misalnya dideteksi terdapat penyelewengan, maka hasil audit tersebut sangat berarti bagi KPK yang berperan sebagai penyelidik kasus-kasus korupsi. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dipaparkan peran MA, BPK, dan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi secara lebih detail lagi.

A. Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang Kekuasaan Yudikatif

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Di dalam pasal 24 ayat (1) UUD’45 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang. Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainya (Kansil, 2003).

Tugas dan wewenang :

1. Fungsi Peradilan

a.) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b.) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir

  • semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
  • permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
  • semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

c.) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan

a.) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

b.) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :

  • Terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
  • Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi Pengaturan

a.) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

b.) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasehat

a.) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

b.) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif

a.) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b.) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang (www.mahkamahagung.go.id).

B. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Sebagai Pemegang Kekuasaan Auditatif

Berdasarkan landasan hukumnya, kewenangan BPK telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23E, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara (Kansil, 2003). Kemudian dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ditegaskan pula tugas dan wewenang BPK untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara, memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan berwenang untuk meminta keterangan berkenaan dengan tugas yang diembannya. Di sinilah peran BPK untuk senantiasa melaporkan hasil auditnya kepada lembaga yang kompeten untuk pemberantasan korupsi. Validitas data BPK dapat dijadikan data awal bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan atas indikasi korupsi yang dilaporkan. Laporan BPK yang akurat juga akan menjadi alat bukti dalam pengadilan. Bukti peran BPK cukup berpengaruh besar terhadap proses penindakan kasus-kasus korupsi yaitu banyak proses hukum akan terhambat jika hasil audit BPK tidak kunjung selesai. Di bawah ini akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai kedudukan BPK hingga nilai-nilai dasar yang menjadi acuan bagi BPK untuk bekerja.

1. Kedudukan BPK

a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dan mandiri serta tidak berdiri di atas pemerintahan.

b) BPK merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengawasi semua kekayaan negara yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya. BPK berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di provinsi.

2. Tugas dan Wewenang BPK

a) Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara. Hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

b) Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c) Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang.

3. Keanggotaan BPK

a) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

b) Pimpinan Badan Perneriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

4. Visi BPK

Terwujudnya BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien dan modern dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang setiap entitasnya: (1) memiliki pengendalian intern yang kuat; (2) memiliki aparat pemeriksa intern yang kuat; dan (3) hanya diperiksa oleh satu aparat pemeriksa ekstern.

5. Misi BPK

Mewujudkan diri menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien, dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik, berkedudukan di ibukota negara dan ibukota setiap provinsi, serta mampu memberdayakan DPR, DPD, dan DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

6. Nilai-Nilai Dasar BPK

a) Independensi

BPK RI adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

b) Integritas

BPK RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi Kode Etik Pemeriksa dan Standar Perilaku Profesional.

c) Profesionalisme

BPK RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi (www.bpk.go.id).

C. Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi dinilai sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime) sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini diharapkan dapat menangani kasus-kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penangannya. Bahkan dinilai oleh khalayak umum bahwa kedua institusi itupun sudah masuk ke dalam virus korupsi itu sendiri. Untuk itulah KPK dibentuk, sebagai jawaban atas mandulnya penanganan korupsi yang terjadi selama ini. Berdasarkan UU no 30 Tahun 2002, KPK berstatus sebagai lembaga nagara yang independen dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya serta berkoordinasi juga dengan lembaga pengawasan lainnya (www.kpk.go.id). KPK berwenang mengambil alih penyelidikan dan penuntutan yang terkait dengan kasus korupsi. KPK berada di Jakarta dan dapat dibentuk di tingkat provinsi.

Berbeda dengan tim-tim antikorupsi yang terbentuk sebelumnya, kehadiran KPK selain dikuatkan dalam bentuk UU, kewenangan KPK pun dinilai super. Mengacu pada pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki kewenangan yang juga dapat dilakukan oleh pihak penyidik, yaitu diantaranya, menyadap dan merekam pembicaraan, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait (www.google.com). Dan sebagai sebuah lembaga yang memiliki kewenangan super, KPK sebenarnya punya senjata untuk memangkas jalur birokrasi untuk mengusut pejabat negara yang diduga ‘makan uang haram’ itu. Dalam pasal 12 huruf e Undang-undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka korupsi agar tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya. Begitu pula dengan pemeriksaan aparat ataupun pejabat negara yang terlibat dengan dugaan korupsi, wewenang untuk memerintah presiden agar membuat izin juga dimiliki oleh KPK.

Agar lebih jelasnya, berikut ini akan ditampilkan secara rinci tupoksi dari KPK yang anatara lain:

  1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang :

  1. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
  5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (www.kpk.go.id).

Organisasi KPK dijalankan oleh 5 (lima) orang Pimpinan, 1 (satu) Sekretaris Jenderal, 3 (tiga) orang Deputi dan 9 (sembilan) orang Direktur/Kepala Biro, serta pegawai tetap yang terdiri dari tenaga fungsional dan administratif sebanyak 107 orang. Selain itu, organisasi KPK juga didukung oleh tenaga pendukung sebanyak 59 orang. Jadi total pegawai, termasuk Pimpinan KPK, berjumlah sekitar 150 orang (http://putraaceh.multiply.com). Jumlah ini terlalu ”kecil” untuk dapat menangani kasus-kasus korupsi yang jumlahnya semakin menumpuk di negeri ini. Bila mengacu pada UU, tidak tertutup kemungkinan KPK dapat memperluas jaringannya dengan membuka kantor perwakilan di daerah-daerah. Tentu saja diperlukan perencanaan dan kajian yang mendalam untuk hal ini, agar nantinya, perluasan KPK ini tidak menjadi ajang baru korupsi di daerah-daerah.

Dalam waktu dekat ini, KPK juga perlu melakukan pembangunan kelembagaan organisasi. Pembangunan kelembagaan organisasi ini merupakan sasaran jangka pendek yang harus segera terwujud agar KPK dapat segera melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peranannya. Pembentukan organisasi meliputi struktur organisasi, sistem remunerasi, adanya reward and punishment, personel yang akan mengisi struktur organisasi tersebut, penyusunan metode dan prosedur kerja, penyiapan sarana dan prasarana kerja serta berbagai kelengkapan organisasi lainnya, di atas landasan budaya kerja, perilaku organisasi modern, dan nilai-nilai bermartabat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diperlukan tenaga-tenaga yang handal dan mempunyai kemampuan di atas rata-rata untuk setiap personel KPK. Apabila diperlukan, badan ini dapat merekrut tenaga baru dengan berbagai kompetensi yang ada. Jalur kariernya pun dimungkinkan untuk dikembangkan setara dengan SDM dengan kompetensi-kompetensi yang sudah ada. Kelemahan mendasar dari personel KPK terletak pada para penyelidik dan penyidiknya, padahal inilah yang menjadi core KPK dalam menjalan fungsinya. Seperti diketahui, keahlian menyidik dan menyelelidik terletak pada instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Bila orang-orang terbaik dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan direkrut dan diambil alih oleh KPK, maka dengan sendirinya akan melemahkan kedua institusi tersebut. Dalam hal ini pun, tenaga Penyelidik dan Penyidik KPK dibatasi hanya dari Kepolisian atau Kejaksaan, ini menjadikan KPK akan mandul menghadapi jenis korupsi yang kompleks. Rumusan status diberhentikan sementara dari Kepolisian atau Kejaksaan bagi Penyelidik/Penyidik/Penuntut KPK yang berasal dari Kepolisian atau Kejaksaan tidak jelas. Oleh karena itu KPK perlu merekrut tenaga-tenaga penyelidik dan penuntut dari luar.

Dalam hal infrastruktur penunjang, KPK belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperi gedung yang masih menumpang dan terpisah satu dengan lainnya, sistem security yang masih rentan, juga kendala lainnya yang harus segera dibenahi secepatnya.

Personel KPK dipilih melalui seleksi dan rekrutmen yang ketat. Tetapi dalam rekrutmen yang sudah dijalankan oleh KPK selama ini, KPK mempunyai keterbatasan SDM dalam hal spesialisasi dan keahlian. Perlu menambah kompetensi SDM di bidang sistem informasi, hukum, akuntansi dan auditing, bisnis, banking sistem, bisnis internasional, serta keahlian lainnya. Perlu dilakukan seleksi ketat terhadap SDM yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan BPKP yang nantinya akan dialihkan ke KPK (http://putraaceh.multiply.com). Kesejahteraan pegawai di tingkat bawah yang rendah (underpaid) juga perlu ditingkatkan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya risiko personel KPK yang rawan terhadap uang sogokan.

SDM di dalam struktur organisasi KPK perlu memiliki jalur karier tertutup. Jalur karier tertutup ini maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan dibatasi hanya berkarier di dalam insitusi tersebut. Jadi, tidak dimungkinkan terjadinya promosi, mutasi, atau demosi dari institusi tersebut ke lembaga lain. Hal ini perlu dilakukan karena tenaga teknis tersebut akan mengetahui banyak informasi rahasia, termasuk segala macam prosedur kerja institusi. Tentu saja, ketentuan ini tidak berlaku untuk tingkat pimpinan tertinggi institusinya. Apabila informasi-informasi rahasia tersebut dibawa keluar institusi karena SDM yang memiliki informasi tersebut bekerja di lembaga lain, maka ada risiko bahwa yang bersangkutan akan menggunakan informsi tersebut untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karier tertutup seperti itu juga memungkinkan untuk membina SDM tersebut secara khusus, termasuk masalah penggajiannya. Di samping itu, dapat dilakukan pemantauan secara khusus terhadap kehidupan pribadi dan kekayaan yang dimilikinya untuk menghindarkan SDM tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi atau pemerasan-pemerasan.

Penutup

Di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang saat ini telah memakai prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power), memang sangat diperlukan sinergi antar lembaga negara untuk dapat saling mengawasi tugasnya masing-masing. Hal ini disebabkan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara saja yang pada akhirnya membuka peluang untuk melakukan tindakan korupsi seperti yang pernah terjadi pada masa Orba.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang giat-giatnya membuat suatu sistem agar permasalahan seperti di atas tidak timbul lagi. Salah satu caranya dengan membuat Komisi Pemberantas Korupsi yang dapat bersinergi dengan lembaga semacam MA dan BPK. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menaungi juga badan-badan peradilan yang ada di bawahnya, seperti badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara (PTUN), dalam sinergitas ini berperan sebagai yang menentukan tingkat hukuman bagi seorang pidana korupsi. Sedangkan BPK adalah badan yang memeriksa keuangan instansi-instansi pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Hasil audit BPK merupakan indikator apakah telah terjadi penyelewengan dalam penggunaan APBN atau tidak. Jika memang misalnya dideteksi terdapat penyelewengan, maka hasil audit tersebut sangat berarti bagi KPK yang berperan sebagai penyelidik kasus-kasus korupsi. Kesinergitasan di antara ketiganya sangat diperlukan untuk memberantas korupsi yang sudah semakin membudaya di Indonesia. Hal ini tentunya juga harus didukung oleh lembaga-lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Presiden.

Sebenarnya selain dengan menggunakan pendekatan sistem, kita dapat juga mengunakan pendekatan individu dalam usaha pemberantasan korupsi. Misalnya dari diri kita sendiri yang berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi selama kita masih hidup. Hal ini apabila dilakukan dengan konsisten, Insya Allah akan menular kepada individu yang lainnya. Sehingga diharapkan dengan menjalankan dua pendekatan tersebut secara bersamaan, budaya korupsi di Indonesia dapat dimusnahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkarim, Aim. 2004. Kewarganegaraan untuk SMA Kelas II. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Kansil, C.S.T. 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara

Suryono, Agus. 2007. “Profil Etos Kerja Birokrasi”. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol.9, No.1. Malang: LPD FIA UB

Wijianto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan SMA dan MA Kelas XII. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.

www.bpk.go.id

www.google.com

www.kpk.go.id

www.mahkamahagung.go.id

http://putraaceh.multiply.com

Satu Tanggapan to “SINERGITAS MAHKAMAH AGUNG, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,”

  1. yupz,….thanks infonya……..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: