KONTROVERSI DANA TUNJANGAN

KONTROVERSI DANA TUNJANGAN
OPERASIONAL DPRD

Pada zaman sekarang ini kesenjangan banyak terjadi dimana-mana, apalagi di negara kita tercinta, Indonesia. Di mana banyak kesenjangan yang terjadi, terutama yang berbau financial. Kita bisa bersama-sama melihat bagaimana orang miskin selalu diremehkan oleh orang-orang kaya. Kita di Indonesia juga bisa bersama-sama melihat rumah-rumah mewah yang di sampingnya berdiri rumah-rumah orang miskin atau yang biasa kita sebut dengan rumah gedek. Saat melihat hal ini, timbul pertanyaan apakah orang-orang kaya tidak memiliki rasa untuk membantu tetengganya yang hidup seperti itu?
Di Indonesia ini juga masih sering kita jumpai orang-orang yang masih tidur di kolong jembatan, di trotoar-trotoar, di teras pertokoan yang tentu saja menimbulkan bermacam-macam pemikiran dan sikap orang yang melihatnya. Ada yang beranggapan hal itu menjijikkan bahkan ada yang bersikap acuh tak acuh, tapi juga ada beberapa orang yang masih peduli terhadap hal-hal itu.
Dan sekarang ini berkaitan dengan munculnya PP Nomor 37 Tahun 2006 yang sempat menjadi isu politik beberapa bulan yang lalu. Meskipun pada akhirnya pemerintah mencabut PP tersebut setelah mendapat banyak kritikan dari banyak kalangan, tetapi di sini kami sebagai mahasiswa ingin menunjukkan bagaimana para pejabat negara kita belum bisa menjalankan manajemen pemerintahan secara profesional.
PP Nomor 37 Tahun 2006 ini akan memberikan dana tunjangan operasional DPRD pada anggota dewan yang tentu saja banyak menguras dana pemerintah. Apalagi di tengah kondisi kesejahteraan masyarakat dan para pemegang kekuasaan yang terdapat gap yang sangat jauh. Kita sebagai mahasiswa harus bersikap kritis terhadap hal ini, jangan sampai pemerintah membodohi lagi kita para mahasiswa apalagi rakyat Indonesia. Masih banyak di luar sana para anggota legislatif yang hidup bermewah-mewahan begitu juga sebaliknya dengan masyarakat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Menurut bank dunia angka kemiskinan rakyat Indonesia telah mencapai 49%. Dan jika melihat hal ini, lebih baik saat itu dana tunjangan tersebut di alokasikan untuk progam pengentasan kemiskinan, atau progam kesejahteraan social.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 yang mengatur alokasi dana tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional anggota DPRD ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain itu, PP tersebut juga menyalahi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“PP No 37/2006 melanggar aturan di atasnya. Kalau PP itu dijalankan, akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap UU di berbagai daerah dalam mengelola APBD-nya,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam.
Menurut Arif, pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional yang diberikan mulai Januari 2006 tidak dapat dibenarkan. Tunjangan tak dapat diberikan dalam perubahan APBD 2006. Sesuai dengan Pasal 183 Ayat 3 UU No 32/2004 dan Pasal 80 Ayat 1 UU No 33/2004, perubahan APBD itetapkan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau paling lambat 31 September 2006.
PP No 37/2006 baru disahkan 14 November 2006. Selain itu, lanjut Arif, APBD 2007 juga tidak bisa menganggarkan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional dari Januari 2006. Alasannya, dalam Pasal 4 UU No 17/2003, Pasal 179 UU No 32/2004, dan Pasal 68 UU No 33/2004 dinyatakan tahun anggaran dimulai 1 Januari hingga 31 Desember. Dengan begitu, APBD 2007 tidak bisa dialokasikan untuk pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional tahun 2006.
“Kalau PP No 37/2006 tetap dijalankan, akan melanggar banyak UU. Di sisi lain, PP itu juga mencederai proses demokrasi karena konstituen yang diwakilinya saja masih hidup dalam kekurangan. Bahkan, tunjangan itu akan sangat membebani keuangan daerah,” ujar Arif lagi.
Munculnya kejanggalan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini disebabkan pemerintah cenderung menuju kekuasaan dibanding menuju kesatuan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari amandemen UUD ’45 yang sering membahas pasal-pasal yang berkenaan dengan DPR, Kepresidenan, dan militer . Pasal yang selalu diributkan adalah pasal-pasal mengenai kekuasaan, sedangkan pasal yang terkait pemberdayaan rakyat, kesehatan rakyat, dan lainnya nyaris tidak menjadi isu-isu politik (Kartono, 2007).
Munculnya PP 37/2006 ini juga terkesan tidak etis karena dilahirkan saat kondisi ekonomi bangsa kita sedang kritis. Dan kejadian ini menunjukkan kepada kita bagaimana para administrator public kita tidak bekerja secara maksimal selama ini. Karena masih saja terdapat keputusan-keputusan pemerintah yang merugikan masyarakat, meski dalam hal ini tidak secara langsung. Dan keputusan pemerintah untuk melakukan revisi atas PP 37/2006 juga semakin menunjukkan ketidaksiapan pemerintah untuk menjalankan manajemen pemerintahan, terutama menyangkut regulasi pemerintah. Setiap keputusan pemerintah yang dilakukan kurang matang selalu berdampak menimbulkan benturan-benturan antara kepentingan elite dengan masyarakat. Selain menunjukkan ketidaksiapan pemerintah, hal ini juga menunjukkan titik kelemahan manajemen pemerintahan. Jika dilihat dari sudut pandang administrasi ketatanegaraan, maka hal tersebut dinilai tidak prosuderal.
Sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah setiap kali dalam membuat kebijakan adalah melakukan kajian mendalam seperti menganalisis dampak dari kebijakan yang akan diambil, kemudian meformulasikan, mensosialisasikan kepada rakyat, kemudian baru menjalankannya. Namun, pada kenyataannya kebijakan pemerintah selalu muncul secara tiba-tiba tanpa ada sosialisasi terhadap rakyat terlebih dahulu, sehingga tentu timbul kecemburuan pada rakyat (Kartono,2007).
Suatu kebijaksanaan yang baik seharusnya mencakup tiga elemen dasar, yaitu:
Identifkasi dari tujuan yang ingin dicapai
Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.
Dan yang sangat disayangkan tiga elemen dasar tersebut tidak tercakup di dalam PP No 37/2006.
Dalam PP No 37/2006, pimpinan dan anggota DPRD mendapat tambahan tunjangan komunikasi intensif setiap bulan sebesar paling tinggi tiga kali uang representasi ketua DPRD. Untuk pimpinan DPRD juga mendapat tambahan dana operasional setiap bulan paling tinggi enam kali uang representasi untuk ketua dan empat kali uang representasi untuk wakil ketua DPRD. Tunjangan itu diberikan mulai Januari 2006.
Keberadaan PP Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler Keuangan anggota DPRD tersebut banyak sekali menuai protes. Banyak tanggapan dari legislator sendiri, ada yang pro dan ada yang kontra. Akan tetapi, bagi masyarakat, PP ini merupakan bentuk kongkrit perampasan terhadap hak-hak rakyat dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan sebesar 20 % dari APBN dan APBD, hak atas kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan dan hak atas lahan) dan menafikan hak sipil dan politik rakyat karena tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembuatan PP ini ditengah sorotan khalayak ramai akan kinerja lembaga legislatif di daerah (DPRD).

Dalam PP nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Anggota DPRD, pendapatan legislator di daerah naik membumbung tinggi. Kenaikan ini belum berhenti. Ketika gaji kepala daerah dinaikan melalui perubahan PP No.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah yang akan datang, maka secara tanggung renteng ”Upah” para legislator ini terseret naik kembali. Hal lain yang menarik adalah, pemberian tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Operasional dirapel dimulai dari bulan januari 2006 (Pasal 14 D PP Nomor 37 Tahun 2006).

Kenaikan Upah para legislator di Seluruh Indonesia ini, dikarenakan adanya tunjangan tambahan seperti, Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar 3 kali dari uang representasi ketua DPRD (pasal 14 A PP Nomor 37 tahun 2006) dan Tunjangan Operasional sebesar 6 kali uang representasi ketua DPRD bagi ketua DPRD dan 4 kali uang repsentasi dari yang bersangkutan. Sehingga Total pendapatan para legislator ini berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2006 sebesar Rp. 41 juta bagi Ketua DPRD, Rp. 31 Juta untuk Wakil Ketua DPRD dan Rp. 21 Juta bagi para anggota DPRD. Parahnya, pendapatan para legislator ini tidak dipungut pajak. Akan tetapi pajak penghasilan mereka di bebankan kepada pada APBD (Pasal 15 PP Nomor 37 Tahun 2006) Menurut Alvon Kurnia Palma, SH Direktur LBH Padang, PP ini harus ditolak. Karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan perundang-Undangan, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, UU Nomor 17 tahun tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PP ini jelas tidak sensitif terhadap kondisi riel Indonesia saat ini. Dimana kondisi rakyat sangat merana karena kemiskinan yang mendera rakyat akibat pengahasilan mereka tidak lebih dari 2 dolar/hari, pengangguran, korupsi dan banyak terjadi bencana alam. Alvon juga meminta kepada seluruh rakyat untuk menolak PP ini dan mengajak para legislator untuk ikut menolak PP ini dalam bentuk mengembalikan seluruh pendapatannya berdasarkan PP Nomor 37 tahun 2006 dan meminta kepada Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri untuk meninjau ulang keberadaan PP yang merampas hak-hak rakyat ini. Bentuk ini telah mengugah elemen masyarakat terutama yang tergabung dalam kelompok diskusi ini.

Sebagai Class Action beberapa agenda aksi telah dilakukan seperti pembuatan rilis penolakan, demo mengenai penolakan terhadap PP 37 Tahun 2006 dan penyebaran liflet yang harapanya tentu persoalan ini diketahui oleh masyarakat luas. Satu hari lieflet disebarkan, beberapa masyarakat menyatakan menolak keberadaan PP tersebut dan menyarankan DPRD dibubarkan saja jika anggota dewan menerima keberadaan PP tersebut. Berdasarkan kondisi diatas, maka kami komponen masyarakat yang tergabung dalam kelompok ini telah menghasilkan kesepakatan:
1. Mengajak seluruh masyarakat untuk menolak PP No. 37 Tahun 2006 yang nyata-nyata telah melegalkan perampasan dana rakyat yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan pembangunan serta layanan publik lainnya, yang masih sangat buruk kita rasakan;
2. Mendukung anggota dewan yang ikut menolak PP No.37 Tahun 2006, sebagai komitmen moral yang masih memiliki integritas dan kepedulian terhadap masyarakat luas.
Beberapa bulan yang lalu, di tengah ramainya perbincangan tentang kontroversi PP No 37/2006, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengharapkan pemerintah agar segera memastikan revisi PP No 37/ 2006 itu. Hidayat yakin langkah tersebut akan menyelesaikan masalah, yaitu untuk menyelamatkan uang rakyat dan juga tidak membiarkan para anggota DPRD menjadi bulan-bulanan seperti saat ini. “Ke depan, pengalaman PP No 37 ini jangan terulang lagi,” kata Hidayat. Dia mengingatkan agar tidak terulang pengalaman anggota DPRD yang terjerat pidana terkait PP No 110/2000. Masalahnya kini PP No 37/2006 telanjur keluar, dana tunjangan diterima, dan kegiatan sudah dilakukan. Namun, Hidayat juga berharap para anggota DPRD betul-betul mendudukkan diri sebagai wakil rakyat karena kejadian sekarang menjadi ujian berat bagi DPRD. Hidayat juga menyayangkan ketika kegiatan para anggota DPRD di Jakarta terkait PP No 37/2006 tertangkap publik sekadar untuk memperjuangkan tunjangan bagi mereka sendiri. Guru besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Damarjati Supadjar mengatakan, anggota DPRD jangan terjebak dengan persoalan hak rapelan terkait dengan PP No 37/2006. “Jika hanya menuntut hak, ketidakadilan akan mencolok mata,” kata Damarjati seusai seminar “Pancasila dan Implementasinya” di Semarang. Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sabam Sirait, mengatakan, anggota DPRD yang tidak mengoreksi keputusan presiden dan malah senang kalau rapelan dibagi memang salah. Namun, menurut dia, presiden yang pertama kali membuat kesalahan dan hal ini menyebabkan DPRD dikerdilkan. Secara terpisah, Partai Damai Sejahtera (PDS) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengeluarkan instruksi presiden atau peraturan presiden untuk mengatasi polemik tentang PP No 37/2006 itu. Sikap PDS, yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Ruyandi Hutasoit, uang rapelan yang telah diterima para anggota DPRD seharusnya dibebankan kepada APBN karena polemik ini terjadi akibat kesalahan pemerintah dalam membuat peraturan.
PP No 37 tahun 2006 yang merupakan perubahan kedua dari PP 24/2004 tersebut menjadi kontroversi bagi sebagian orang karena PP ini merupakan “legalisasi perampokan uang rakyat”, dimana pemerintah sengaja mengeluarakan peraturan yang legal guna mensejahterakan kehidupan pejabat, namun di sisi lain ironisnya rakyat masih ditelantarkan.
Menurut Pasal 10 PP ini, penghasilan Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua DPRD) dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. Uang Representasi;
2. Tunjangan Keluarga:
3. Tunjangan Beras;
4. Uang Paket;
5. Tunjangan Jabatan;
6. Tunjangan Panitia Musyawarah:
7. Tunjangan Komisi;
8. Tunjangan Panitia Anggaran;
9. Tunjangan Badan Kehormalan: dan
10. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
Ditambah lagi mereka juga mendapat Tunjangan Komunikasi Intensif dan bagi Pimpinan DPRD mendapat tambahan Dana Operasional.

Tunjangan Komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurican aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Sedangkan dana operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari. Di bawah ini disajkan penghasilan wakil rakyat kita setiap bulannya :
· Ketua DPRD Provinsi – 9.269.250 + 27.000.000 = 36.269.250
· Wakil Ketua DPRD Provinsi – 7.341.000 + 18.600.000 = 25.941.000
· Anggota DPRD Provinsi – 6.418.500 + 15.700.000 = 22.118.500
· Ketua DPRD Kab/Kota – 6.442.125 + 18.900.000 = 25.342.125
· Wakil Ketua DPRD Kab/Kota – 5.092.350 + 13.020.000 = 18.112.350
· Anggota DPRD Kab/Kota – 4.537.950 + 12.300.000 = 16.837.950
Jadi, kita bisa melihat sendiri berapa penghasilan “wakil rakyat” kita setiap bulannya.
*Jabatan – Penghasilan Tetap + Penghasilan Tidak Tetap = Jumlah. Sumber Data: Komite Pemantau Legislatif (KOPEL, Sulsel, 2007), PuKAT Korupsi FH UGM.

Di sini timbul pertanyaan, apakah mereka mewakili rakyat dari segi penghasilan? Apakah hal ini sebanding dengan Perda UMR yang mereka keluarkan? Dan perlu diketahui bahwa penghasilan mereka tidak dikenai Pajak Penghasilan, karena PPh 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan mereka dibebankan pada APBD, kecuali Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, menurut pasal 15 PP ini.

Dalam hal ini harus juga dijelaskan kembali bahwa DPRD itu bukan “anaknya” DPR, tetapi mereka dibawah kekuasaan eksekutif, yakni Presiden. DPRD ada di daerah sebagi perangkat penyelenggara pemerintahan daerah, yang dikonsepsikan sebagai penyeimbang kepala daerah guna adanya sistem checks and balances di daerah. Yang mengontrol DPRD ini Pemerintah Pusat, melalui Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu yang harusnya sibuk dengan masalah PP ini tentunya Mendagri dan Presiden, bukannya DPR.
Seharusnya pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan harus dipikirkan secara mendalam terebih dahulu, karena ini menyangkut citra pemerintah di mata masyarakat. Jika pemerintah selalu seenaknya dalam membuat kebijakan maka masyarakat tidak akan lagi percaya pada pemerintah dan hal ini akan berdampak buruk pada stabilitas politik di Indonesia dan mungkin juga akan merembet pada bidang-bidang lainnya. Selama pemerintah belum bisa menumbuhkan rasa percaya masyarakat, jangan harap Indonesia akan menjadi negara dengan kondisi politik, keamanan, dan ekonomi yang kondusif.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akhirnya mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Selasa (30/1) malam. Pemerintah rencananya akan menggantinya dengan peraturan pemerintah baru. Pencabutan PP Nomor 37 Tahun 2006 ini disampaikan juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, Selasa malam.
Menurut Andi Malaranggeng, Pemerintah mencabut PP Nomor 37 Tahun 2006 setelah mendapat masukan dari masyarakat. Andi mengatakan, Presiden Yudhoyono telah menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri M. Ma’ruf dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai review PP Nomor 37 Tahun 2006. Berdasarkan laporan kedua menteri tersebut, Presiden kemudian menginstruksikan agar segera dilakukan revisi terhadap PP yang memicu unjuk rasa para mahasiswa di berbagai daerah tersebut.
PP Nomor 37 Tahun 2006 juga mendapat protes keras juga dari masyarakat. Lewat PP itu, wakil rakyat di daerah akan mendapatkan dana tunjangan komunikasi intensif yang nilainya amat besar. Bahkan, dana tersebut akan diterima secara rapel sejak Januari 2006. Makanya, pemberlakuan PP Nomor 37 ini dinilai berlebihan karena kenaikan tunjangan para anggota DPRD berlangsung di tengah keuangan negara yang terbatas. Kenaikan tunjangan dan rapel para anggota DPRD sangat kontras dengan kinerja anggota DPRD yang hingga kini dinilai belum maksimal.

Selasa (20/2) pagi, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia menghadap Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta. Menurut Ketua Umum PGRI Mohammad Surya, ini merupakan pertemuan mereka yang kesekian kalinya.
Tahun lalu PGRI sudah bertemu. Waktu itu, PGRI sudah menanyakan kepada Wapres tentang rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sertifikasi Profesi Guru setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tanggal 30 Desember 2005. Namun, PP tersebut waktu itu diakui masih dibahas dan belum selesai.
PP tentang Sertifikasi Profesi Guru dinilai sangat penting bagi guru. Pasalnya, dengan PP tersebut, sertifikasi dapat segera dilakukan untuk pegangan guru- guru mendapatkan tunjangan profesional yang besarnya minimal satu kali gaji pokok guru yang rata-rata hanya Rp 800.00 hingga Rp 1.200.000 per bulan. Namun, apa daya? PP yang dijanjikan pada pertengahan tahun lalu itu hingga kini tak kunjung terbit. Tak jelas rimbanya.
Maka, organisasi guru yang menaungi guru-guru anggota sebanyak 1,6 juta dari jumlah guru sebanyak 2,7 juta di seluruh Indonesia datang kembali. Jawaban Wapres, PP itu belum selesai. Padahal, janji-jani sudah berulang kali diberikan.
PGRI memohon agar sambil menunggu PP diselesaikan, tunjangan-tunjangan guru lainnya, seperti tunjangan khusus dan tunjangan fungsional, bisa direalisasikan tanpa menunggu PP. Wapres mendukung keinginan itu. Tinggal menunggu realisasinya, apakah juga cuma janji Wapres lagi atau akan terbukti.
“Kami bisa memahami PP itu belum selesai, tetapi ini sudah setahun tersendat. Kami mengira penyebabnya karena masih dihitung anggarannya. Kalau menghitung anggaran, tentu pemerintah tidak punya uang. Sampai kiamat pun uang tentu tidak ada,” keluh Surya.
Namun, dia mempertanyakan mengapa terhadap PP No 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD bisa secepat kilat diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 November 2006. PP tersebut merupakan perubahan yang kedua setelah PP No 24 Tahun 2004 tentang hal yang sama.
Bahkan, dalam PP No 37 Tahun 2006, pemerintah menyetujui adanya dana rapelan bagi tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional anggota dewan yang dibayarkan sejak 1 Januari 2006 meskipun PP-nya baru keluar 14 November 2006.
Tentu saja terasa ada “diskriminasi” bagi para guru.
“Pertanyaan saya, kalau DPRD bisa dikeluarkan PP-nya dan bahkan rapelannya, kenapa PP tentang sertifikasi tidak? Saya kira guru-guru itu manusia pemaaf yang paling sabar di dunia,” kata Surya.
Ia mengaku, pihaknya sudah mengerem kemarahan guru-guru. Pada tanggal 22 Maret mereka akan melakukan aksi doa bersama di kelurahan masing- masing secara serentak. Semoga nasib para guru betul diperhatikan pemerintah, bukan cuma di pidato.

Jakarta, Kompas – Aksi menentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD semakin keras, sementara pemerintah sampai Senin (12/2) kemarin belum bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah itu.
Kemarin pagi lebih dari 500 orang delegasi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), serta Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (BKPDPSI) datang ke gedung DPR di Senayan, Jakarta.
Dalam pernyataan masing-masing elemen yang dibacakan secara bergiliran oleh Nehemia Wospakrik (Adkasi), Dewiati Tamburaka (Adeksi), dan Ade Surapriyatna (BKPDSI), mereka meminta pemerintah melaksanakan PP 37/2006 secara konsisten tanpa harus takut pada tekanan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, atau elemen lain.
Mereka menilai pernyataan lisan jurubicara Presiden mencabut PP 37/2006 merupakan tindakan fatal karena mestinya pencabutan harus melalui penerbitan PP yang baru atau atas dasar putusan MA melalui upaya judicial review.
Bahkan Adkasi “mensomasi” DPR dan Presiden, dan akan ada upaya hukum sesuai ketentuan jika pernyataan sikap mereka tidak dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Mereka meminta DPR memfasilitasi pertemuan langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Delegasi itu diterima Ketua DPR Agung Laksono, Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif,, Ketua Komisi II EE Mangindaan, dan Wakil Ketua Komisi II Priyo Budi Santoso.
Kemarin usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengemukakan, pemerintah belum menemukan solusi terbaik atas rencana revisi PP 37/ 2006 itu. Katanya Rabu (14/2) ini akan digelar rapat kabinet terbatas untuk mendapatkan solusi terbaik.
“Kalau PP 37/2006 dicabut, revisi tidak bisa berlaku surut. sehingga tindakan dan akibat hukum PP 37/2006 itu sah. Masalah hukum ini belum kita temukan jalan keluar terbaik. Dalam rapat, akan dicari jalan keluar dari segi hukum dan politik,” ujarnya.
Yusril mengemukakan, tidak mudah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan terkait rencana revisi PP 37/2006.
Dalam pertemuan di gedung DPR, Priyo Budi Santoso mengaku langkah para akademisi dan aktivis LSM sudah berlebihan. Karenanya, jika para anggota DPRD akan menggugat, Priyo menegaskan, “Saya akan turut berada di dalamnya.”
Kemarin Ketua Umum PPP Suryadharma Ali meminta semua anggota DPRD PPP mengembalikan uang rapelan yang sudah diterima.
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam menilai kedatangan anggota asosiasi DPRD ke DPR untuk menolak revisi PP 37/2006 dinilai mencoreng institusi wakil rakyat.
Kemarin Ketua DPRD Kota Palembang Yansuri seluruh anggota DPRD Kota Palembang tak akan mengembalikan uang rapelan.
Ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana, kemarin berpendapat, tuntutan anggota DPRD agar pemerintah konsisten melaksanakan PP 37/2006 menunjukkan, mereka tidak menjadi kambing hitam atas keluarnya peraturan pemerintah itu. Namun justru menunjukkan, para anggota DPRD itu sebagai pihak yang mendesak dikeluarkannya peraturan itu.
Berkaitan dengan munculnya masalah PP 37/2006 ini, dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, kemarin Komisi III DPR RI menilai akibat kebijakan eksekutif para anggota DPRD menjadi korban.

Jakarta, Kompas – Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tunjangan Komunikasi dan Operasional Anggota DPRD membebani keuangan daerah, khususnya daerah hasil pemekaran. Mahasiswa berunjuk rasa memprotes PP No 37/2006 dan menyarankan agar PP itu ditinjau kembali.
Wakil Bupati Serdang Bedagai Sukirman, Rabu (10/1), menuturkan, secara prinsip, jika pemerintah daerah membayar tunjangan komunikasi dan operasional anggota DPRD dari Januari hingga Desember tahun 2006 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 37/2006, hal itu jelas membebani keuangan daerah. “Kan enggak mungkin tahun anggarannya 2007 harus membayar untuk tunjangan tahun 2006. Kecuali kalau daerahnya kaya dan memiliki banyak sisa anggaran,” ujar Sukirman.
Serdang Bedagai merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang. ML Tobing dari Bagian Humas Provinsi Sumatera Utara membenarkan, beberapa daerah pemekaran baru di Sumut seperti Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir mengalami hal serupa. Bahkan, kata Tobing, Kabupaten Dairi menjadi salah satu kabupaten nonpemekaran yang kesulitan membayar tunjangan komunikasi dan operasional anggota DPRD.
Terkait soal kesulitan keuangan daerah, meski Pemerintah Provinsi Sumut tidak mengalami hal itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Nuh, menuturkan, sebaiknya jika tunjangan komunikasi dan operasional itu diterima anggota DPRD, maka ada tunjangan jenis lain yang dihapus, yakni tunjangan dana reses.
Sementara menurut anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI-P, Zakaria Bangun, PP No 37/2006 hanya membuat DPRD jadi bulan-bulanan kritik masyarakat.
Meski tidak menyatakan menolak, Zakaria meminta pemerintah membentuk badan kajian untuk menentukan berapa besar tunjangan yang pantas bagi anggota DPRD. “Jangan kalian pikir anggota DPRD ini perampok semuanya. Bagaimana dengan anggota DPRD yang memang lurus? Apakah dengan gaji Rp 5,7 juta sebulan, cukup bagi kami menjalankan tugas? Uang segitu harus kami bagi untuk partai, konstituen, dan lainnya,” ujar Zakaria.
PP No 37/2006 telah memicu protes. Di Palembang, mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Rakyat Palembang berdemonstrasi menuntut dicabutnya PP No 37/2006. Mahasiswa melakukan aksinya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka berharap anggota DPRD tidak memperkaya diri, sementara rakyat tetap miskin.
Menurut koordinator aksi Anwar Sadat, PP itu adalah bentuk legitimasi korupsi. Di Sumsel, dampak dari diberikannya tunjangan untuk ketua dan anggota DPRD itu adalah cenderung berkurangnya alokasi dana APBD untuk kesejahteraan rakyat.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Patra M Zen berencana mengajukan peninjauan kembali atas PP No 37/2006.
Ia mengatakan banyak daerah yang mengalami defisit anggaran. Jika berbagai permintaan tambahan tunjangan seperti yang diatur dalam PP itu dipenuhi, berapa banyak lagi anggaran belanja yang seharusnya digunakan untuk membangun masyarakat diserap. “Ini cara paling cepat untuk meningkatkan angka kemiskinan,” tuturnya.
Menanggapi kontroversi meluas itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita menyarankan PP No 37/2006 ditinjau kembali.
Sementara dalam jumpa pers di Jakarta, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan mengelompokkan seluruh daerah—kecuali Provinsi DKI Jakarta—menjadi tiga kelompok. Pengelompokan itu berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Hal itu dijelaskan Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani menjelaskan, kemampuan keuangan daerah yang dimaksud adalah jumlah pendapatan umum yang dihitung dari komponen pendapatan dari pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil, dan dana alokasi umum yang dikurangi dengan belanja pegawai. “Aturan klasifikasi itu perlu dibuat berdasar kemampuan keuangan daerah supaya besarnya anggaran DPRD lebih pantas dan wajar. Tetapi, Jakarta tidak termasuk karena nanti tidak adil buat daerah lain, PAD DKI Jakarta Rp 8,6 triliun, tidak tertandingi,” kata Sri Mulyani.
Ma’ruf mengatakan, pengelompokan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah itu nanti dituangkan dalam Peraturan Mendagri tentang penjabaran pelaksanaan PP No 37/2006. Ia menekankan, APBD harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Karena itu, tunjangan DPRD harus untuk meningkatkan kinerja DPRD.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Daeng Muhammad Nazier mengungkapkan, sebenarnya bila tahu diri dan peka dengan kemampuan daerahnya, anggota DPRD tidak menganggarkan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional dengan angka maksimal.
Di Purbalingga, Senin lalu, pemerintah kabupaten mentransfer rapel kenaikan tunjangan tahun 2006 total senilai Rp 3,402 miliar lebih. “Pemkab Purbalingga telah mentransfer rapel kenaikan tunjangan atau penghasilan dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan DPRD ke rekening Bendahara DPRD,” ujar Henny Ruslani, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan.
Beberapa anggota DPRD Kabupaten Purbalingga merasa waswas mengambil uang rapel kenaikan tunjangan. Mereka takut apabila di belakang hari uang rapel ini menyeret mereka ke proses hukum seperti dana tunjangan lain dari APBD yang dianggap korupsi.
Sementara di Ende, DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Ende menganggarkan rapelan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional sepanjang tahun 2006 sesuai dengan PP No 37/2006.

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. “Itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang pejabat negara,” ujar juru bicara Koalisi Nasional Tolak PP 37/2006 Hermawanto, di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (24/1).

Sejumlah LSM tergabung dalam Koalisi Nasional diantaranya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), LBH Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan lainnya. Mereka mendatangi KPK guna mendapat dukungan menolak PP 37/2006.

Namun, pimpinan KPK tidak memiliki waktu untuk menerima Koalisi Nasional ini. “Kami kecewa karena KPK tidak bisa menerima kami,” kata Hermawanto dari LBH Jakarta. Padahal, lanjut dia, KPK bisa melaksanakan fungsi pencegahan korupsi dengan menolak PP tersebut.

Menurut Hermawanto, keberadaan PP tersebut melegitimasi korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. “Uang negara digunakan untuk kepentingan partai,” ujarnya. Keberadaan PP tersebut dinilai sebagai bentuk politik kompensasi Susilo Bambang Yudhoyono terhadap partai politik.

Arif Nur Alam dari Fitra menambahkan, PP 37/2006 melanggar sejumlah peraturan perundangan yang ada di atasnya, yakni Undang-undang tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Pajak, dan Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah. “Kami menuntut agar uang yang sudah cair dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.

Pemberlakukan aturan retroaktif dalam PP tersebut juga bertabrakan dengan aturan dalam PP itu sendiri yang menyatakan berlaku sejak ditetapkan atau ditandatangani Presiden pada 14 November 2006. “Ini menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Arif.

Pembebanan pajak penghasilan anggota DPRD kepada kas daerah dinilai sebagai bentuk perampokan uang rakyat. “Ini menggerogoti belanja untuk rakyat dan anggaran daerah,” ujar Arif. Akibat adanya PP ini, menurut dia, sebagian besar anggaran daerah habis untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah. “Bahkan di Kediri, dicairkan dari pos dana bencana. Ini bentuk korupsi,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: