KONTROVERSI KELUARNYA PERDA TIBUM DI DKI JAKARTA

KONTROVERSI KELUARNYA PERDA TIBUM DI DKI JAKARTA

(DITINJAU DARI TEORI FUNGSIONAL STRUKTUR)

Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia saat ini terkenal sebagai kota metropolitan yang kotor, jorok, tidak tertib, dan sering banjir. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah belum adanya peraturan yang tegas dari pemerintah daerah (pemda) untuk mengatasi hal-hal di atas. Oleh karena itu, Pemda dan DPRD DKI Jakarta telah mengeluarkan suatu peraturan daerah (perda) yang akan menyembuhkan “penyakit” kota Jakarta saat ini. Perda ini dinamakan dengan Perda Ketertiban Umum (Tibum). Substansi Perda Tibum ini antara lain, tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum; tertib tempat usaha dan usaha tertentu; tertib peran serta masyarakat; dan lain-lain. Diharapkan dengan keluarnya Perda Tibum ini, warga Jakarta akan dapat menikmati kehidupan yang nyaman, tertib, bersih, dan aman.

Namun, ada berbagai pihak yang tidak setuju dengan perda tibum ini. Hal ini berkaitan dengan larangan-larangan yang terkandung dalam perda tibum ini. Contohnya adalah larangan bagi masyarakat untuk membeli barang atau bermurah hati memberikan sejumlah uang termasuk barang kepada pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. Selain itu, para PKL juga akan dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah. Jadi, jelaslah bahwa perda tibum ini anti terhadap kaum miskin karena akan menghapus lahan pekerjaan mereka. Meskipun pemda mengklaim bahwa PKL masih boleh berdagang di tempat-tempat yang ditentukan, tapi apakah tempat itu cukup untuk menampung semua PKL yang ada di Jakarta? Padahal eksistensinya mampu menyediakan lapangan kerja bagi 96,1% di antara total angkatan kerja. Belum lagi dengan nasib pengemis, pengamen, dan pedagang asongan yang berkeliaran di jalan, apakah Pemda Jakarta ingin mengusir warga miskin dari Jakarta? Jika memang benar, maka pemerataan pendapatan dan pembangunan harus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat agar perputaran uang yang mencapai 90% di Jakarta dapat dikurangi. Sehingga dengan seperti ini, kaum miskin yang biasanya imigran, dapat mencari kerja yang layak di daerah asalnya. Jika hal ini tidak segera di atasi, maka Perda Tibum ini dapat membuat angka kriminalitas dan jumlah pengangguran di Jakarta naik semakin tinggi.

Teori fungsional struktur merupakan salah satu teori yang tercakup dalam paradigma fakta sosial. Teori ini menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan, perubahan pada suatu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian yang lain dan pada akhirnya di dalam sistem secara keseluruhan (Spencer dalam Poloma, Rajawali, Sosiologi Kontemporer, 1987). Fungsional struktur sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem adalah organ dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Sedangkan, sistem sosial ialah struktur atau bagian yang saling berhubungan, atau posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan. Misalnya, peran suami, istri, dan anak yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu lembaga yaitu keluarga. Sistem selalu mengalami perubahan. Karena sistem cenderung ke arah keseimbangan, maka perubahan selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan. Robert. K. Merton sebagai ahli fungsional struktur mengungkapkan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah “bertentangan dengan fakta”. Artinya, apa yang fungsional bagi suatu kelompok, bisa saja disfungsional bagi kelompok yang lain. Merton juga membagi fungsi menjadi dua tipe, yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah konsekuensi objektif yang membantu penyesuaian atau adaptasi dari sistem dan disadari oleh para partisipan dalam sistem tersebut, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tersembunyi atau tidak selalu dimaksudkan serta disadari oleh para partisipan dalam sistem (Merton dalam Poloma, Rajawali, Sosiologi Kontemporer, 1987).

Fenomena keluarnya Perda Tibum di Jakarta, jika dianalisis menggunakan teori fungsional struktur seperti di atas, maka di dalamnya akan ditemukan konsep fungsional-disfungsional serta fungsi manifes dan laten. Keluarnya Perda Tibum ini fungsional bagi warga Jakarta yang cinta akan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan. Perda ini jelas akan membuat warga merasa nyaman saat berpergian di kota Jakarta. Warga akan tidak terganggu lagi dengan rintihan pengemis, nyanyian pengamen, sampai tawaran pedagang asongan yang berkeliaran di sekitar traffic light ataupun yang menumpang di kendaraan umum seperti bus kota. Warga yang sering menggunakan pedestrian untuk berjalan kaki ke tempat kerja juga akan merasa nyaman dan aman tanpa kehadiran PKL yang biasanya berdagang hingga memakan habis lahan pedestrian. Dengan seperti ini, kota Jakarta akan terlihat lebih tertib, bersih, dan nyaman sehingga membuat warga Jakarta semakin mencintai kotanya. Namun sayangnya, keluarnya Perda Tibum ini disfungsional bagi warga miskin yang menggantungkan hidupnya dari berprofesi sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan dan dari sektor informal seperti PKL. Melalui larangan-larangan yang terdapat di dalam Perda Tibum, lahan penghasilan mereka seperti dikikis oleh pemerintah. Hal ini tentunya akan berdampak pada menurunnya kemampuan mereka untuk survive di kehidupan Jakarta yang sangat “ganas”. Dan multiplier effect dari Perda Tibum ini adalah akan semakin menaikkan angka kemiskinan dan pengangguran di Jakarta.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, selain konsep funsional-disfungsional, di dalam Perda Tibum juga terdapat konsep fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes dari Perda Tibum ini adalah menciptakan kondisi yang tertib di kota Jakarta dengan segala larangan yang dikandungnya, sehingga membuat kota Jakarta yang notabene ibu kota Indonesia menjadi kota yang aman, bersih, dan nyaman untuk ditinggali oleh warganya. Sedangkan, fungsi laten dari Perda Tibum ini adalah untuk memberantas kaum yang termarjinalkan seperti pengemis, pengamen, pedagang asongan, serta PKL yang jumlahnya sangat banyak berkeliaran di Jakarta. Hal ini dilakukan Pemda tanpa disertai solusi alternatif untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan. Dengan adanya Perda Tibum ini, kota Jakarta seakan sudah tertutup bagi kaum miskin dan bagi para pendatang yang pada umumnya hanya bondo nekat saja untuk mencari kerja di Jakarta.

Jadi, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, apa yang diungkapkan Robert K. Merton dalam teori fungsional strukturnya bahwa segala sesuatu bisa fungsional bagi kelompok yang satu dan bisa saja disfungsional bagi kelompok yang lain, memang benar adanya. Begitu juga dengan fungsi manifes dan laten yang dapat kita jumpai dengan melihat dan menelaah secara mendalam perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok di dalam masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: