Tantangan2 Adm.Publik di Masa Depan

Jika melihat pertanyaan di atas, jelas bahwa administrasi publik memiliki tantangan di masa yang akan datang, dan hal itu sangatlah banyak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa inti dari administrasi adalah kerja sama, dan pastilah kerja sama itu terdapat dalam segala bidang kehidupan kita sebagai manusia yang jelas tidak dapat hidup sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan administrasi publik itu? Administrasi publik adalah rangkaian kegiatan terencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kerja sama dan bertujuan untuk melayani masyarakat (publik). Sebenarnya inti dari administrasi publik adalah pembuatan kebijakan yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat.

Di negara manapun, administrasi publik tercakup dalam segala bidang kehidupan. Dan pembelajaran akan administrasi publik juga memiliki manfaat yang luas dalam segala bidang kehidupan, baik di bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, maupun sosial budaya. Hal ini tidak terlepas dari konsep good governance yang diajarkan dalam administrasi publik, yaitu bagaimana cara menyinergikan dan membina hubungan baik antara negara, publik, dan pihak swasta. Jika boleh menambahkan, sebenarnya media massa dan Non Goverment Organization (NGO) juga berperan penting dalam proses menuju good governance. Sehingga bentuknya bukan lagi segitiga (triangel), melainkan segi lima (pentagonal). Jadi, apabila kita membicarakan administrasi publik, secara tanggung renteng kita juga akan membicarakan pemerintahan (birokrasi), pihak swasta, masalah-masalah publik, NGO (LSM), dan peran serta masyarakat dalam sistem pemerintahan.

Meskipun saat ini telah banyak kemajuan yang dicapai dalam administrasi publik, seperti transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, dan kepekaan administrasi. Namun masih banyak patologi birokrasi yang dijumpai di negara berkembang, termasuk Indonesia (Zauhar, 2007). Masalah-masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme masih sring menjadi headline di surat kabar. Hal-hal seperti ini merupakan hal yang umum dan biasa dijumpai di negara berkembang. Justru jika di negara berkembang tidak dijumpai korupsi, kolusi, dan nepotisme maka itu kejadian yang luar biasa (Riggs dalam Zauhar, 2007).

Sebenarnya masalah-masalah publik yang menanti di administrasi publik di masa depan sangatlah banyak dan beragam. Namun, menurut saya ada 6 masalah besar (big problem) yang satu sama lain saling berhubungan yang menjadi tantangan utama administrasi publik, antara lain:

  1. Belum terciptanya kestabilan politik

  2. Kemiskinan yang mendarah daging.

  3. Budaya korupsi di tubuh birokrasi.

  4. Belum terdapatnya hukum administrasi pemerintahan yang mengikat.

  5. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

  6. Rendahnya sikap beragama dan nasionalisme dalam diri pejabat birokrasi (khususnya) dan masyarakat Indonesia (umumnya).

    1. Belum Terciptanya Stabilitas Politik

Penggunaan sistem demokrasi di Indonesia bukan berarti sering diadakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Di mana saat ini hampir tiap bulan selalu diadakan pilkada, dan buntut-buntutnya selalu terjadi kericuhan karena massa calon yang kalah tidak legawa atas kekalahannya. Belum jelas juga apakah kericuhan tersebut terjadi benar-benar dari hati massa calon yang kalah, atau dari calonnya sendiri yang mengorganisasi massanya untuk berbuat kericuhan.

Selain memboroskan dana APBD dan APBN yang lebih bermanfaat apabila dana tersebut digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan memenuhi anggaran pendidikan yang belum 20%, hal itu juga membuat stabilitas politik terganggu. Karena para incumbent lebih sibuk pada usahanya untuk menjadi pemenang lagi dari menjalankan tugas politiknya.

 

Banyaknya partai politik (parpol) yang ada di Indonesia juga menjadi salah satu faktor sulitnya menciptakan stabilitas politik. Karena pasti antara parpol yang satu dengan yang lain memiliki kepentingan yang berbeda-beda, walaupun kadang kalanya mereka memiliki kepentingan yang sama. Sehingga dalam proses perumusan dan pengesahan suatu kebijakan publik diperlukan waktu yang cukup lama. Kita terlebih dahulu menunggu selesainya ”pertarungan” antar parpol dan wakil rakyatbaik di DPR maupun DPD. Hal ini menyebabkan masalah-masalah publik yang harus segera diselesaikan menjadi terlalu lama penyelesaiannya.

 

Di Amerika hanya terdapat dua parpol saja, yaitu partai Demokrat dan partai Republik. Bukannya kebarat-baratan, namun ada sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa cara untuk mencapai kesuksesan yakni dengan meniru kesuksesan itu sendiri. Jadi, mengapa kita tidak meniru Amerika saja dalam hal ini, yang telah terbukti sukses menciptakan kestabilitasan politik.

 

Untuk solusi kasus maraknya pilkada di Indonesia, lebih baik mulai saat ini dirumuskan aturan untuk pemilu gabungan pada tahun 2014. Yaitu, gabungan pemilu prasiden, gubernur, bupati, dan wali kota secara bersamaan waktunya. Masa jabatan gubernur, bupati, dan wali kota yang habis, bisa diperpanjang sampai saat pemilu. Sedangkan yang masa jabatannya terpotong mendapatkan kompensasi gaji, tunjangan dan sebagainya sesuai dengan masa jabatan yang terpotong. Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya pemilu (yang untuk pemilu 2009 saja anggarannya mencapai Rp 47,9 triliun-untungnya tidak jadi ) dan juga untuk menciptakan kestabilitasan politik di Indonesia.

 

Selain hal-hal di atas, peran serta media massa, masyarakat dan NGO untuk mengontrol kinerja pemerintah harus kebih dikuatkan lagi. Sehingga pemerintah pun secara terpaksa atau tidak, juga akan semakin meningkatkan responsibilitas dan akuntabilitas kinerja mereka. Jangan malah sebaliknya, media massa dan masyarakat menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah (dalam artian money politics).

 

Komentar-komentar akan kinerja pemerintah yang datang dari negara lain juga harus diterima pemerintah dengan pikiran terbuka (open mind). Dalam artian, pendapat atau kritikan yang sifatnya bagus dan membangun harus kita terima. Tetapi, jika kritikan tersebut sifatnya mengganggu stabilitas politik dan kedaulatan politik, serta merendahkan martabat bangsa kita, hal itu harus segera kita lawan.

Belum percayanya pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) membuat proses otonomi daerah tidak bisa berjalan dengan lancar. Urusan-urusan daerah yang seharusnya menjadi kewenangan penuh pemda, terlalu mendapat intervensi dari pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan (pemda) yang justru tahu lebih banyak tentang kondisi daerahnya tidak bisa dengan leluasa mengatur daerahnya sendiri. Kebijakan-kebijakan yang hendak dikeluarkan pemda sering mendapat tentangan dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah harus menyediakan waktu lagi untuk membuat rumusan kebijakan. Dan tentunya hal ini akan mengganggu stabilitas politik di daerah. Akhirnya di bulan September, pimpinan-pimpinan daerah membuat kesepakatan untuk tidak memilih calon presiden yang tidak mau berjanji memberikan kewenangan penuh bagi pemda untuk mengatur daerahnya sendiri.

 

  1. Kemiskinan yang Mendarah Daging

Kemiskinan juga merupakan salah satu tantangan terbesar bagi administrasi publik. Karena seperti yang kita tahu, tujuan administrasi publik adalah menyejahterakan masyarakat. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan pemerintah yang belum menjalankan fungsi distribusinya dengan baik. Pemerataan pendapatan belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah terkesan membela kepentingan pengusaha-pengusaha besar dan investor asing dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Usaha-usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada UMKM dinilai kurang oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

 

Minimnya lapangan kerja yang disebabkan pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada persentase pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama tingginya kemiskinan di Indonesia. Menurut Bank Dunia angka kemiskinan rakyat Indonesia telah mencapai 49%. Angka ini harus dijadikan motivasi bag para administrator publik untuk semakin mengangkat rakyat dari jurang kemiskinan. Jangan malah menyetujui pembangunan mal-mal dan lapangan golf yang justru meningkatkan harta pengusaha-pengusaha kelas atas, tetapi semakin menyengsarakan rakyat miskin . For your info, sebesar 56-58% PDB Indonesia tahun 2005-2006 justru di-support oleh sektor informal, seperti PKL. Bahkan, eksistensinya mampu menyediakan lapangan kerja bagi 96,1% di antara total angkatan kerja.

Pemerintah seharusnya melindungi sektor-sektor informal seperti itu. Misalnya dengan membuatkan foodcourt di suatu tempat yang menyerap PKL-PKL di sekitar tempat itu sendiri; memfasilitasi secara penuh pengrajin-pengrajin lokal agar mereka bisa go internasional dan usahanya juga membesar sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja; menghargai dan mengembangkan penemuan-penemuan peneliti lokal dengan cara tidak memperumit pengesahan hak patennya; menyinergikan pengusaha-pengusaha besar dengan UMKM; dan sebagainya.

 

Dewasa ini banyak televisi swasta yang berlomba-lomba untuk menayangkan acara variety show dalam bidang kesenian yang hadiahnya jutaan rupiah. Tetapi mengapa tidak ada acara variety show yang menampilkan kontes penemuan ilmiah yang penuh akan inovasi dan kreatifitas? Dengan dibuatnya acara seperti itu, diharapkan memotivasi anak negeri untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat.

 

Temuan-temuan peneliti lokal yang berguna bagi masyarakat luas seharusnya mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah. Contohnya penemuan alat untuk menghemat bensin pada sepeda motor dengan pengalihan sumber energinya pada air yang ditemukan oleh ’*******’(maaf lupa namanya). Dan penemuan ekstrak buah serut oleh Rahma, yang digunakan untuk mengusir burung di persawahan yang mampu meningkatkan produksi pertanian. Penemuan-penemuan ini apabila diproduksi secara massal yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa sendiri, pastinya akan menciptakan banyak lapangan kerja baru. Dan hal ini merupakan tugas pemerintah kita untuk menciptakan hal tersebut.

 

Sementara itu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang saat ini sedang berkembang juga harus mendapat perhatian ekstra dari pemerintah. Sebagai sektor yang sedang berkembang pasti banyak permasalahan umum yang sedang dihadapi, antara lain:

  • Pengelolaan usaha pada umumnya masih tradisional

  • Kualitas SDM pengelola UMKM masih relatif rendah

  • Kemampuan pemasaran dan jaringan usaha yang terbatas

  • Kelembagaan dan legaitas formal yang belum memadai

  • Terbatasnya akses kredit kepada lembaga keuangan dan perbankan

 

Menurut Prasetya, sebenarnya pemerintah telah memiliki program-progam untuk mengatasi hal-hal di atas. Tetapi sayang action-nya tidak jelas. Contohnya saja pengadaan dana sebesar Rp 40 triliun per tahun yang disiapkan sebagai pinjaman bagi UMKM tidak jelas kesempatan untuk mendapatkannya. Dan bank-bank plat merah yang ”dititipi” dana itu malah jadi overliquid. Pemerintah harus segera membenahi diri untuk segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa UMKM merupakan sektor pendukung PDB yang cukup berpengaruh dan UMKM juga merupakan salah satu sumber lapangan kerja.

 

Banyak cara untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sekarang tergantung birokrasi kita mau berusaha atau tidak. Sebenarnya birokrasi bisa mengusahakan terbentuknya undang-undang yang mengharuskan pengusaha asing untuk memberdayakan warga lokal di sekitar perusahaannya. Sehingga setiap kali perusahaan asing berdiri di Indonesia, pengangguran di Indonesia juga akan semakin berkurang. Contohnya saja pemberdayaan tenaga kerja lokal oleh PT Freeport.

 

Di dalam bidang pendidikan, pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan swasta atau pihak asing untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sehingga diharapkan anak-anak ini bisa mengangkat derajat keluarganya ke level yang lebih tinggi.

 

 

  1. Budaya Korupsi di Tubuh Birokrasi

Membicarakan korupsi pastilah tidak ada habisnya. Korupsi di Indonesia seakan telah menjadi budaya yang memasuki berbagai bidang kehidupan. Apalagi di sektor birokrasi kita yang sudah terkenal sophisticated dalam hal berkorupsinya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jika sudah begini rakyatlah yang menjadi korban ”pemalakan” oleh aparat birokrasi.

 

Demokrasi yang berlaku di Indonesia menghendaki adanya kedaulatan rakyat. Di mana istilah demokrasi itu dari rakyat dan untuk rakyat harus benar-benar diterapkan. Mengenai hal ini, para pejabat birokrasi seharusnya sadar bahwa mereka itu berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Jadi jangan malah memikirkan kepentingannya sendiri dan golongannya.

 

Terbentuknya komisi pemberantasan korupsi (KPK) di Indonesia memang dapat meminimalisasi terjadinya korupsi di lembaga-lembaga pemerintah. Dengan adanya KPK, pejabat-pejabat birokrasi akan berpikir dua kali untuk berkorupsi. Dan semoga saja ketua KPK yang baru terpilih secara kontroversial (Antasari cs), dapat menjalankan tugasnya lebih tegas daripada para pendahulunya. Jika perlu kita meniru RRT yang menghukum mati setiap pejabat yang melakukan korupsi di pemerintah. Apabila hal itu dirasa terlalu memberatkan, kita bisa membuat acara reality show yang mengawasi gerak-gerik pejabat pemerintah selama satu hari penuh melalui hidden camera (saat di kamar mandi jelas tidak akan dibuntuti). Jika masih ada pejabat yang menolak usulan ini dengan alasan HAM, maka dapat dipastikan pejabat tersebut tidak ingin menyaksikan kebangkitan Indonesia.

 

Terjadinya banyak kasus korupsi di indonesia merupakan akibat dari buruknya kinerja birokrasi. Dan buruknya kinerja birokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: adanya budaya paternalistik yang masih kuat, sistem pembagian kekuaaan yang cenderung memusat pada pimpinan, dan tidak adanya sistem insentif yang tepat yang mampu mendorong para pejabat birokrasi bertindak efisien, responsif, dan profesional (Dwiyanto, 2002).

 

Thoha (2003), menyebutkan ada korelasi yang positif antara tingkatan hirarki jabatan dalam birokrasi denga kekuasaan (power). Semakin tinggi lapis hierarki jabatan seorang (layer) dalam birokrasi, maka semakin besar kekuasaannya; dan semakin rendah lapis hierarkinya, maka semakin tidak berdaya (powerless). Adapun yang berada di luar hierarki (beyond the hierarchy) adalah rakyat.

 

Dan hal inilah yang membuat birokrasi pemerintah dianggap sangat tergantung pada seseorang yang amat berkuasa. Sekaligus mengartikan bahwa hierarki bawah dianggap kurang berani melakukan tindakan tanpa sepengetahuan hierarki di atasnya. Sehingga para pemegang pucuk kekuasaan pun dapat leluasa memasukkan kepentingan pribadinya ke dalam kepentingan kerjanya, tanpa kontrol yang berarti dari bawahan.

 

Secara teori memang seperti itu. Namun parahnya, saat ini di indonesia yang birokrasinya memiliki terlalu banyak hierarki, membuat rentang kendali antara pucuk atasan dengan bawahan menjadi semakin kabur. Sehingga akhirnya di setiap hierarki dapat terjadi penyelewengan visi-misi dan semakin terbuka peluang untuk melakukan praktek korupsi. Jadi, ternyata hierarki bawah juga memiliki kewenangan untuk ”merampok” uang masyarakat. Contohnya saja saat pihak swasta mengajukan izin (konsesi) untuk menjalankan proyek. Pihak swasta harus berhadapan dengan aparat birokrasi dengan membawa ”uang pelicin” pada setiap pintu hierarki yang akan dilaluinya, dengan maksud agar izin tersebut cepat keluar. Ini jelas menimbulakn overhead cost bagi pihak swasta.

 

Terdapat tiga kategori makna pemahaman birokrat terhadap kerja yang menonjol, yaitu:1) kerja sebagai pelaksanaan tugas dari atasan atau pimpinan;2) kerja sebagai pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;3) dan kerja sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi baik secara ekonomi maupun secara prestise sosial (Suryono, 2007). Ketiga hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung membuat kinerja birokrasi bersifat kaku, serba aturan, dan maunya sendiri. Yang nantinya memnjadikan birokrasi sebagai alat untk mencapai tujuan dan kepentingan dari para birokrat itu sendiri. Di dalam pikiran para pegawai birokrasi suda berkembang stigma, bahwa ”bekerja keras atau tidak bekerja keras itu sama saja; rajin atau malas, toh akhirnya juga naik pangkat”.

 

Sudah saatnya di Indonesia memberlakukan developmental behavior kepada para pegawai birokrasinya. Untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi, para pegawai birokrasi harus memiliki 6 unsur etos kerja, yakni: kerja keras, disiplin, mandiri, jujur, rajin, dan yang penting tebal imannya (Suryono, 2007). Selain itu, kompetensi yang perlu dimiliki birokrat adalah tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait dengan fungsi instrumental birokrat; tanggap terhadap masalah-masalah publik; memiliki wawasan futuristik dan sistematik; mampu melakukan terobosan melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif (tidak terlalu terpaku pada aturan); memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, memperhitungkan, dan meminimalkan resiko; jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang baru; memiliki kemampuan untuk mengombinasikan berbagai sumber daya sehingga menjadi sumber daya campuran yang memiliki produktivitas tinggi; memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan menggeser sumber kegiatan berproduksi rendah ke arah kegiatan berproduksi tinggi (Sumartono, 2007).

 

Semoga dengan kembali membina mental dan sikap aparat birokrasi kita, maraknya kasus birokrasi dapat dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan. Peran serta masyarakat dalam mengontrol pemerintahan pun harus lebih ditingkatkan lagi, jika ingin mereduksi banyaknya kasus korupsi.

 

  1. Belum Terdapatnya Hukum Administrasi Pemerintah yang Mengikat

Seperti yang kita ketahui, untuk mengatasi sengketa yang terjadi antara lembaga-lembaga negara dan sengketa yang terjadi antara administrator publik dengan masyarakat. Telah dibentuk yang namanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun saat ini, PTUN ibarat harimau yang tak bertaring. Hal ini disebabkan PTUN yang tidak memiliki kekuatan paksa. Artinya, eksekusi PTUN bergantung pada kesadaran hukum pejabat tata usaha itu sendiri.

 

Contoh kasusnya adalah ketidakberdayaan melakukan eksekusi atas putusan Alzier Dianis Thabranie yang menjadi gubernur Lampung. Alzier yang dinyatakan menang secara hukum oleh PTUN dan dikuatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung, tidak berdaya ketika dipecundangi oleh pemerintah pusat dengan keputusan politik.

 

Kisah itu berawal saat Alzier menggugat Mendagri (yang saat itu masih Hari Sabarno) karena menerbitkan SK pembatalan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2003-2008 yang dimenangkan Alzier Dianis Thabranie-Ansory Yunus.

Pada 13 Mei 2004, PTUN Jakarta menyatakan SK Mendagri melawan hukum dan tidak sah. Keputusan itu ditolak pemerintah yang lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN) Jakarta. Dan ternyata PTTUN pun malah menguatkan keputusan PTUN Jakarta. Pemerintah tidak terima dan membawa masalah itu ke Mahkamah Agung. Putusan MA pada akhirnya tetap memenangkan gugatan Alzier yang sekaligus Alzier secara de jure berhak menjadi gubernur Lampung.

 

Perkara tersebut membuktikan bahwa PTUN tidak bertaring dan kesulitan melakukan atas eksekusinya sendiri. Hal ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila pejabat tinggi negara tidak bersikap arogan. Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah menggodok RUU Administrasi Pemerintah (RUU-AP) yang akan dibahas di DPR.

 

RUU tersebut menegaskan upaya paksa terhadap putusan TUN yang tidak harus melalui atasan TUN. Artinya, cukup dilaksanakan oleh lembaga TUN yang menerbitkan Keputusan Administrasi Pemerintahan (KAP). Di dalam RUU-AP juga ditegaskan pejabat yang menerbitkan putusan TUN harus bertanggung jawab penuh atas penerbitan KAP.

 

Selain itu, dengan adanya RUU-AP masyarakat dapat bereran aktif dalam pembuatan KAP dengan memanfaatkan hak melihat dokumen serta mengajukan upaya administratif atas penerbitan KAP yang bertentangan dengan asas keadilan, kepatutan, efisiensi, dan sebagainya. Sehingga diharapkan RUU-AP dapat mendorong tata pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) dan mampu memperbaiki proses pembuatan KAP, sehingga dapat lebih propublik.

 

Namun yang perlu digarisbawahi, bahwa RUU-AP berkaitan erat dengan masalah manusia dan sistem. Jadi, harus terdapat pengawasan yang tegas dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Dan RUU-AP pun belum menjelaskan secara detail bagaimana cara masyarakat terlibat langsung dalam pembuatan KAP, apakah hanya dengan melihat dokumen-dokumen atau ada yang lainnya?atau jangan-jangan hal ini hanya sebagai kata-kata pemanis saja? Karena perlu diketahui bahwa persoalan lemahnya dukungan politik pemerintah juga masih merupakan salah satu faktor yang menghambat efektifitas partisipasi masyarakat. Dan yang perlu diingat bahwa ini semua masih rancangan, jadi belum disahkan. Sehingga hal ini merupakan tantangan besar bagi administrator publik untuk mewujudkannya menjadi nyata.

 

  1. Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

Sudah menjadi makanan sehari-hari bagi kita apabila terdengar keluhan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan publik di Indonesia. Banyak kita jumpai orang-orang yang menggerutu dan ngomel-ngomel dengan wajah tidak bersahabat saat keluar dari suatu instansi pemerintah. Peristiwa tersebut menandakan bahwa pemerintah harus segera meningkatkan mutu pelayanan publiknya. Baik di bidang pemerintahan; utilitas; pembangunan; sandang, pangan, dan papan; maupun di bidang kemasyarakatan. Padahal layanan publik merupakan representasi dari peduli atau tidaknya pemerintah terhadap masyarakat.

 

Masyarakat yang notabene adalah pelanggan pelayanan publik harus di-service sebaik mungkin oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan kepuasan. Kepuasan masyarakat itu sendiri dapat dicapai melalui proses manajemen dalam penyediaan pelayanan yang menyangkut beberapa dimensi. Dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut: a)tangibles (fasilitas fisik), yaitu penampilan fisik bangunan serta sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan termasuk tempat pelayanan itu diberikan, serta penampilan petugas saat memberikan pelayanan; b)reliability (kehandalan), yaitu kecakapan dan keakuratan petugas dalam memberikan pelayanan, serta keketepatan waktu dalam memberikan pelayanan; c)responsiveness (daya tanggap), yaitu kemudahan petugas untuk dihubungi, kemauan atau respon secara proaktif dari petugas untuk memberikan pertolongan kepada pelanggan; d)assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, kesopanan dan, sikap untuk dapat dipercaya yang dimiliki pertugas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan resiko yang mingkin timbul akinbat pelayanan yang diberikan; e) empathy (empati), yaitu kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan,meliputikepedulian dari petugas secara individual terhadap pengguna layanan (LAN, 2003).

 

Sementaa itu, penyebab ketidakpuasan masyarakat saat ini terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dapat diidentifikasi sebagai berikut:a) Instansi tidak tahu apa yang diharapkan masyarakat; b)penetapan standar pelayanan minimal (SPM) yang kurang tepat; c)kinerja pelayanan yang rendah; d)apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang diberikan.

 

Kita bisa mengambil bencana Lapindo sebagai contoh kasus. Bencana Lapindo yang dampaknya terasa di berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, transportasi hingga pendidikan, belum mendapat penanganan yang responsif dari birokrasi kita. Semua penyebab ketidakpuasan yang telah disebutkan di atas terdapat dalam kasus bencana Lapindo yang selama dua tahun belum juga terasa usaha penyelesaiannya.

 

Apabila contoh kasus yang diambil di atas terlalu besar, kita bisa mengambil contoh kasus yang lebih kecil yang terjadi sehari-hari, yakni proses pembuatan KTP dan akta kelahiran. Di beberapa kota di Indonesia telah diberlakukan pembuatan KTP gratis, namun faktanya saat orang-orang mengurus KTP tetap saja masih ditarik biaya oleh pegawai di instansi pemerintah dengan dalih biaya administrasi, contohnya saja di kota Jakarta. Lalu, pembuatan akta kelahiran di Indonesia pada umumnya juga terkesan dipersulit. Dengan tujuan jika masyarakat ingin cepat keluar akta kelahirannya, mereka harus membayar “ekstra” terlebih dahulu. Lha wong tinggal menulis nama si bayi dan tanggal kelahirannya saja kok dibuat susah. Padahal akta kelahiran itu jelas sangat berguna bagi si bayi kelak.

 

Telah menyebar luas di masyarakat bahwa di kalangan pejabat birokrasi kita terdapat slogan “jika bisa dipersulit, mengapa dipermudah”. Contohnya, proses pematenan hak cipta karya anak bangsa sendiri yang membutuhkan waktu sampai beberapa tahun. Hal inilah yang membuat citra birokrasi di Indonesia yang sudah buruk menjadi semakin buruk di mata masyarakat.

 

Menurut Suryono terdapat 3 tipologi interaksi dalam pelayanan publik, antara lain:

  1. Tipologi pertama. Birokrat atau pegawai yang menafsirkan makna pelayanan publik sebagai pelaksanaan tugas dari atasan atau pimpinan mereka, cenderung menciptakan interaksi pelayanan publik yang bersifat kompromi, percekcokan, dan bahkan konflik.

  2. Tipologi kedua. Birokrat atau pegawai yangmenafsirkan makna pelayanan publik sebagai pelaksanaan perunang-undangan atau peraturan yang berlaku, cenderung menciptakan interaksi pelayanan publik yang bersifat kerja sama dan kompromi.

  3. Tipologi ketiga. Birokrat atau pegawai yang menafsirkan pelayanan publik sebagai sarana kepentingan pribadi (baik secara ekonomi maupun prestise sosial), cenderung menciptakan interaksi pelayanan publik yang bersifat kecurangan, intimidasi, percekcokan,KKN, dan kompensasi

 

Selain tiga tipologi di atas yang menunjukkan pola pemaknaan pegawai birokrasi terhadap kegiatan pelayanan publik, juga terdapat lima penyakit yang berkaitan dengan budaya kerja birokrasi, yaitu: kecenderungan memperluas misii suatu institusi, memaksimalkan anggaran, keluar dari tupoksi, bekerja berbelit-belit, dan menunda pekerjaan.

 

Salah satu faktor penyebab terjadinya hal-hal negatif di atas adalah idiom yang dikenal di kalngan pegawai pelayan publik (PNS) yaitu “pintar-bodoh gaji sama” atau “pulang pagi-pulang sore sama saja”. Idiom tersebut muncul karena standar gaji PNS selama ini lebih berdasarkan golongan pegawai. Hal tersebut jika dibiarkan akan mematikan daya kreatif dan inovasi pegawai dalam melayani publik.

Mengenai solusinya, kita dapat mencontoh ide Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang menerapkan sistem Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) bagi PNS di Gorontalo. Mereka yang berprestasi diberi reward, dan sebaliknya yang malas tidak mendapatkan apa-apa. TKD dihitung berdasarkan presensi (kehadiran) dan kinerja. Apakah PNS bersangkutan dapat menyelesaikan pekerjaan itu atau tidak? Seorang PNS Gorontalo yang bekerja dengan baik berpeluang mengantongi TKD hingga 300 persen dari gajinya.

 

Agar ide dari Fadel Muhammad ini dapat diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah pusat pada akhir Oktober lalu telah mengesahkan Permendagri No 59/2007 yang mengatur tentang tunjangan nongaji bagi PNS. Poin-poin aturan tambahan nongaji PNS, antara lain:

  • Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan objektif kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.

  • Tambahan itu didasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan lain.

  • Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

 

Selain dengan contoh solusi di atas, birokrasi kita sebenarnya juga bisa menerapkan pola pelayanan satu atap (One Stop Service), pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan elektronik dan pola-pola pelayana lainnya yang sekiranya dapat meningkatkan keuasan masyarakat akan pelayanan publik. Sekarang tergantung kepada birokrasi kita mau atau tidak menerapkan pola pelayanan seperti itu. Karena seperti kata pepatah Inggris yaitu “there is a wiil, there is a way” yang artinya jika kita ada kemauan pasti di situ akan ada sebuah jalan.

 

Sesungguhnya di penghujung tahun 2007 telah trdapat beberapa daerah yang mulai meningkatkan pelayanan publiknya. Contohnya di kota Surabaya di mana aparat kepolisiannya bekerja sama dengan Telkomsel untuk meluncurkan SIM corner (layanan untuk membuat atau memperpanjang SIM) di salah satu Mal terbesar di Surabaya. Sehingga orang-orang yang ingin mengurus SIM bisa sekaligus jalan-jalan bersama keluarga, teman, atau pacarnya. Mereka dapat memesan nomor antrian dengan SMS ke Telkomsel. Biaya pengurusan SIMpun sekitar Rp 70.000,00-Rp 85.000,00 (yang Rp 85.000,00 sudah sekaligus uang asuransi). Dan waktu pelayanannya juga relatif singkat, hanya sekitar 40 menit saja, tidak akan terasa jika di-sambi dengan jalan-jalan. Selain itu, Pemkot Surabaya telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk mendekatkan diri dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke pusat kota jika akan melakukan pengurusan perizinan yang berhubungan dengan Pemkot. Karena UPTSA telah dibagi dalam lima wilayah pembantu walikota, yakni wilayah timur, barat, utara, selatan, dan pusat. Belum lagi jika kita jalan-jalan berkeliling Surabaya, pasti kita akan menemukan banyak taman-taman kota yang asri yang baru dibangun di Surabaya.

 

Semoga saja hal ini dapat menjadi contoh daerah-daerah lainnya untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Untuk tahun 2008, tugas birokrasi kita adalah membentuk unit-unit pelayanan seperti di atas dan memperbanyak lagi jumlah serta menu pelayanannya. Dan tentunya birokrat juga harus membenahi sistem birokrasi yang memungkinkan terciptanya inovasi-inovasi untuk melayani masyarakat. Di sini masyarakat juga harus secara aktif memberikan masukan-masukan kepada instansi-instansi pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publiknya serta secara sadar menjaga fasilitas-fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah.

 

  1. Rendahnya Sikap Beragama dan Nasionalisme di dalam Diri Pejabat Birokrasi (khususnya) dan masyarakat Indonesia (umumnya).

Paham utama yang mengantar Indonesia ke gerbang kemerdekaan adalah nasionalisme. Dan sampai detik inipun Indonesia masih mengakui sebagai negara beragama bukan negara sekuler. Tetapi mengapa faktanya hingga saat ini perilaku masyarakat kita telah melenceng dari kedua hal di atas. Norma-norma agama telah ditinggalkan dan jiwa nasionalisme pun semakin tipis.

 

Pengaruh globalisasi diyakini oleh banyak kalangan sebagai faktor utama yang merusak sikap beragama dan nasionalisme masyarakat Indonesia. Timbulnya globalisasi pada era milenium ini semakin memudahkan informasi dan budaya yang datang datang dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia. Pengusaha-pengusaha asing yang cenderung kapitalis pun semakin leluasa menjajah Indonesia, baik alamnya ataupun manusianya. Dan parahnya, pemerintah seakan menerima dengan lapang dada pengusaha-pengusaha asing kapitalis tersebut menganiaya Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai banyak pihak lebih condong kepada pengusaha-pengusaha asing daripada pengusaha-pengusaha dalam negeri sendiri. Hal yang serupa dengan masyarakat kita yang seolah menerima begitu saja informasi, produk, dan budaya dari luar tanpa difilter terlebih dahulu, seperti isu propaganda tragedi 9/11, produk-produk zionis, dan tabiat seks bebas.

 

Fenomena-fenomena yang disebutkan di atas, semakin memperparah kondisi Indonesia yang sedang berusaha bangkit dari krisis moneter peninggalan rezim Orba. Seperti yang banyak dikatakan oleh banyak ahli, negara-negara yang sedang berkembang memang sulit untuk bisa menghindar dari era globalisasi yang menganggap dunia ini seolah tanpa sekat. Namun, menurut saya sebenarnya Indonesia dapat keluar dari krisis mental dan ekonomi seperti sekarang ini, bahkan menjadikan globalisasi sebagai alat untuk membangun Indonesia, asalkan masyarakat kita memiliki sikap beragama dan nasionalisme yang tinggi.

 

Agama didefinisikan sebagai suatu ajaran yang berisikan nilai-nilai yang diyakini oleh penganutnya bahwa nilai-nilai tersebut datangnya dari Sang Pencipta dan jika diamalkan akan membawa kebaikan dan kedamaian. Agama-agama yang diterima di Indonesia semuanya mengajarkan kebaikan dan kedamaian bagi masing-masing penganutnya. Sehingga apabila masing-masing penganut agama yang terdapat di Indonesia menerapkan dengan benar dan konsisten ajaran-ajaran yang berada di dalam agamanya, Insya Allah di Indonesia ini akan terbentuk masyarakat yang sejahtera, cinta damai, serta jauh dari ketamakan dan vandalisme. Hal yang sama pula bagi birokrasi di Indonesia apabila aparatnya memiliki sikap beragama yang kuat. Akan terbentuk suatu birokrasi yang profesional dan respect dalam melayani masyarakat.

 

Pada era globalisasi sekarang ini, Indonesia dihadapkan pada sebuah tantangan yang sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu pluralitas agama. Pluralitas agama terdapat di mana-mana, di kantor, di pasar, bahkan hingga di perguruan tinggi. Oleh karena itu, hendaknya setiap umat beragama menumbuhkembangkan sikap toleransi terhadap agama lain. Janganlah saling mengklaim bahwa agamanya paling benar. Buatlah suatu forum diskusi yang mencari suatu cara agar semua agama dapat hidup berdampingan dengan rukun di Indonesia. Di dalam Islam, hal itu juga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

 

Nasionalisme secara harfiah berarti paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dengan mencintai bangsa dan negara sendiri sekaligus unsur-unsur yang berada di dalamnya (alam, masyarakat, produk-produk, dan budaya), kita tidak akan mudah terinfeksi oleh unsur-unsur dari luar yang masuk ke Indonesia. Kita akan memfilternya terlebih dahulu, apakah unsur-unsur dari luar tersebut dapat kita terapkan di negara kita, ataukah dapat kita terima tetapi harus dipadukan terlebih dahulu oleh unsur-unsur dari negara kita, atau memang unsur-unsur dari luar tersebut harus kita tolak dengan tegas karena tidak sesuai dengan unsur-unsur dari dalam negeri. Contohnya saja budaya seks bebas yang secara sadar atau tidak sadar kita tiru dari film-film yang berasal dari barat. Apabila kita memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, pasti kita akan menolak seks bebas tersebut karena tidak sesuai dengan budaya kita dan seks bebas tersebut memang pada dasarnya tidak ada faedahnya.

 

Begitu juga dengan produk-produk asing yang masuk ke dalam Indonesia, mulai dari makanan, pakaian, elektronik, sampai barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sekali lagi, apabila kita memiliki nasionalisme yang tinggi, kita akan lebih memilih untuk membeli produk-produk dalam negeri sendiri daripada produk-produk yang berasal dari luar negeri. Karena dengan kita lebih memilih untuk membeli produk-produk dalam negeri, berarti kita juga turut serta menyejahterakan rakyat Indonesia dan sekaligus membuat produk-produk karya anak bangsa sendiri berjaya di negara sendiri.

 

Rendahnya sikap beragama dan nasionalisme di kalangan para pejabat birokrasi membuat mereka seakan bekerja demi kepentingannya sendiri, tanpa memedulikan bahwa tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Mereka sering menghalalkan segala cara untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi, apabila mereka memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Dengan memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, mereka pasti akan sangat respect terhadap masalah-masalah publik yang sedang terjadi, sekaligus berusaha keras untuk menyelesaikannya. Dan mereka juga secara sadar menempatkan dirinya sebagai abdi negara dan masyarakat. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi terhadap negaranya, pasti juga akan mencintai unsur-unsur yang beraa di dalamnya (alam, masyarakat, budaya, produk-produknya,dll).

 

Religion-Global-Nationalism

Secara pribadi saya menawarkan suatu ideologi baru yang mungkin cocok untuk membantu Indonesia bangkit dari keterpurukan saat ini. Ideologi tersebut saya namakan ReGloNas yang merupakan kepanjangan dari religion, global, dan nationalism. Di mana untuk memahami ideologi tersebut, pertama-tama kita harus terlebih melihat kata yang terletak di tengah di antara ketiga kata yang membentuk ideologi tersebut, yaitu kata global. Global memiliki arti mendunia, yang untuk saat ini dijadikan suatu mekanisme untuk menghapus sekat-sekat antar negara sehingga perdagangan antar negarapun dapat dengan mudah dilaksanakan (globalisasi). Namun, ternyata saat ini globalisasi sudah tidak menjurus dalam sektor perdagangan saja. Informasi dan budaya suatu negara pun dapat dengan cepat masuk ke negara lainnya.

 

Globalisasi yang oleh banyak orang dikatakan sebagai biang keladi runtuhnya nasionalisme, menurut saya hal itu tidak seratus persen benar. Apabila masyarakat Indonesia bisa mengguanakan globalisasi itu dengan cara yang benar dan dibumbui oleh sikap nasionalisme, justru globalisasi dapat kita jadikan sebagai alat untuk memajukan Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia seperti pada zaman Bung Karno.

 

Globalisasi yang dikatakan menghapus sekat-sekat antar negara, dapat membuat Indonesia semakin mudah untuk menyebarluaskan produk-produk serta budaya-budaya nasional kita ke negara lain. Lalu pasti timbul pertanyaan, apakah negara-negara lain tidak bertindak seperti itu juga? Jelas negara-negara lain akan bertindak seperti itu. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya sikap nasionalisme yang harus kita miliki dan kita gunakan untuk melawan pengaruh-pengaruh buruk dari globalisasi. Walaupun dengan adanya globalisasi produk-produk dan budaya asing dapat masuk dengan mudah ke Indonesia, tetapi dengan sikap nasionalisme kita yang tinggi kita akan lebih condong untuk menghargai produk serta budaya kita sendiri. Dan dengan adanya semangat nasionalisme ini juga yang dapat membuat pemerintah berusaha untuk semakin melestarikan dan mempercantik produk-produk dan budaya-budaya dari negeri sendiri. Namun yang perlu diingat, nasionalisme yang diterapkan di Indonesia bukanlah nasionalisme sempit yang menganggap negara kita paling agung di antara negara-negara lainnya. Nasionalisme sempit dan merumuskan kita kepada fasisme seperti yang pernah diterapkan oleh Hitler di Jerman. Nasionalisme milik Indonesia adalah nasionalisme yang luas. Dalam artian bahwa kita sadar kita sederajat dengan negara lain dan kita harus hidup berdampingan dengan negara lain. Dengan nasionalisme seperti ini, kita menyadari bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan dengan negara-negara lain yang menghuni suatu planet yang sama yang bernama bumi.

 

Oleh karena itu, meskipun Indonesia memiliki alam serta budaya yang sangat indah, kita juga harus tetap menghormati dan menghargai budaya negara lain. Bahkan kita dapat mencotoh budaya kerja orang Jepang yang memiliki etos kerja yang tinggi, serta kita juga dapat mencontoh budaya menghargai waktunya orang Amerika. Sehingga dengan semua itu diharapkan budaya Indonesia akan semakin kaya dan dapat membantu membangun Indonesia menjadi salah satu negara maju di dunia.

 

Sementara itu, untuk memadukan globalisasi dan nasionalisme, kita memerlukan suatu alat yang disebut Agama. Di mana agama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan bagi penganutnya dan dapat masuk ke berbagai sektor kehidupan dapat menjadi suatu rem bagi orang-orang yang berusaha memadukan globalisasi dan nasionalisme. Dengan adanya agama, pengaruh buruk dari globalisasi dapat dihilangkan serta tidak sampai merusak identitas nasional. Dan agama pun dapat mencegah nasionalisme untuk berkembang menjadi fasisme.

 

Sekali lagi saya tekankan bahwa tugas administrator publiklah yang memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai sektor kehidupan untuk mewujudkan semua ini menjadi nyata.

3 Tanggapan to “Tantangan2 Adm.Publik di Masa Depan”

  1. Terima kasih sudah berkunjung ke blog saya, artikel ini kan menunjukkan jawaban terhadap persoaln korupsi (salah satunya…) bukan karena neo-kolonialisme.. 🙂 Salam

  2. makasiy ya tulisannya…sangat membantu🙂

  3. weleh2…
    blog na berat…
    ckckckckck…

    pusing kepala q baca na…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: