BIROKRASI

A Pengantar

Di dalam administrasi publik sering kita jumpai istilah birokrasi, di mana istilah ini berkaitan erat dengan organisasi yang menjadi salah satu dimensi dari administrasi publik. Saat mendengar istilah birokrasi, kita langsung mengidentikkannya dengan pemerintah ataupun organisasi militer. Padahal, istilah birokrasi ini tidak hanya dipakai di dalam bidang pemerintahan atau militer saja, tetapi juga di bidang-bidang yang lain, seperti bidang bisnis, universitas, organisasi gereja, perserikatan, komunitas pabrik, dan lain-lain.

Di dalam kesehariannya, birokrasi diartikan oleh masyarakat awam sebagai organisasi yang tidak efisien, kaku (inflexibility), tidak kreatif, satu komando, terlalu banyak “pintu”, red tape, menutup diri terhadap perbedaan pendapat (Constrain of dissent) dan hal-hal negatif lainnya. Siapa yang tidak pernah mengungkapkan atau mendengar kalimat “Dasar birokrat bodoh!” seperti ini, saat informasi yang kita butuhkan tidak kunjung kita peroleh setelah “diping-pong” oleh para petugas birokrasi ataupun saat kita sedang menghadapi petugas birokrasi yang kaku yang hanya mau tunduk kepada aturan dan atasan. Kaum New Left cenderung menyalahkan lembaga-lembaga birokrasi atas segala kesengsaraan yang terjadi di muka bumi sekarang ini, seperti dominasi kekuatan-kekuatan imperialis atas negara-negara lemah, penindasan orang-orang miskin dan kelompok minoritas, pengabaian terhadap kaum muda, dan penghambat demokrasi. Namun, apakah birokrasi selalu identik dengan hal-hal negatif seperti itu? apakah birokrasi tidak memiliki suatu kebaikan atau keunggulan? Dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan birokrasi itu sendiri?

Blau dan Meyer (1987) menyebutkan bahwa birokrasi adalah jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematik. Konsep ini dapat diterapkan dalam prinsip-prinsip organisasi yang tujuannya adalah meningkatkan efisiensi administrasi, walaupun kadang-kadang malah berakibat sebaliknya. Birokrasi juga merupakan suatu lembaga yang sangat berkuasa, yang memunyai kemampuan sangat besar untuk berbuat kebaikan atau keburukan, karena birokrasi adalaha sarana administrasi rasional yang netral dalam skala besar. Birokrasi dapat menunjang ekspansi yang bersifat imperialistic serta eksploitasi ekonomi terhadap negara-negara lemah dan masyarakat miskin. Akan tetapi, mekanisme-mekanisme administrasi berskala besar juga dibutuhkan dalam masyarakat-masyarakat modern masa kini yang kompleks, baik itu untuk mendistribusikan pendapatan secara tepat atau meningkatkan pengaruh warga negara terhadap pemerintahnya.

Pada mulanya, istilah birokrasi ini dipopulerkan oleh seorang sosiolog Jerman yang bernama Max Weber pada tahun 1890-an. Tetapi, walaupun konsep birokrasi dipopulerkan oleh Weber, jauh hari sebelum Weber memopulerkannya, organisasi gereja, militer, pemerintahan telah menerapkan struktur sebagaimana yang dijelaskan oleh Weber. Usaha Weber untuk memopulerkan istilah birokrasi dilatarbelakangi oleh merajalelanya era patrimoni, di mana tidak ada hubungan yang impersonal dalam organisasi, semua keputusan organisasi diputuskan oleh patron sebagai pemilik organisasi serta belum adanya sistem pengawasan yang dapat diandalkan. Dengan kata lain, organisasi pada saat itu didominasi oleh manajemen pemilik (Zauhar, 1992).

Agar pelaksanaan peraturan yang ada di dalam birokrasi berjalan dengan lancar, maka perlu disusun hirarki kewenangan birokratik yang bentuknya seperti piramid terbalik. Semakin ke atas, semakin besar kewenangan yang dimiliki. Konsekuensinya adalah terjadinya konsentrasi kewenangan secara relatif pada sedikit orang.

B Pembahasan

Birokrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu birokrasi privat ( privat bureaucracy) dan birokrasi publik (public bureaucracy). Birokrasi privat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan untuk memenuhi tujuannya tersebut, maka birokrasi privat dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berpedoman pada prinsip Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis (3E). Sedangkan birokrasi publik bertujuan untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya hingga publik merasa puas. Untuk memenuhi tujannya tersebut, pengoperasionalan birokrasi publik selain ditekankan pada prinsip Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomi (3E), ditekankan juga pada prinsip Responsibility, Responsiveness, dan Representative (3R). Artinya, suatu birokrasi publik dengan mengamalkan prinsip 3E-nya diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah publik (public affairs) yang ada dengan cepat dan taktis. Sedangkan dengan mengamalkan prinsip 3R-nya, birokrasi publik diharapkan dapat memiliki sifat tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya dalam melayani publik, serta selalu tanggap terhadap apa-apa yang dikehendaki publik, sehingga birokrasi publikpun dapat menjadi lembaga yang memang layak untuk melayani kebutuhan-kebutuhan publik.

Di dalam birokrasi terdapat suatu sistem yang disebut dengan level of bureaucracy yang membagi tugas para pegawainya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan teratas adalah Executive Level/Policy Level yang memiliki kewenangan dan keahlian untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya makro. Tingkatan selanjutnya adalah Managerial level yang memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengimplementasikan kebijakan dan membuat kebijakan mikro yang merupakan turunan dari kebijakan makro yang dibuat oleh Executive level. Sedangkan tingkatan terakhir adalah Operasional level yang hanya memiliki kewenangan dan keahlian untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat pada tingkatan sebelumnya. Adanya Level of bureaucracy ini dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dengan dukungan manajerial dan kepemimpinan yang memadai (representatif).

Berdasarkan prosedur kinerja dan hasil kerjanya, birokrasi dapat dibagi menjadi empat tipe. Pertama, Production Bureaucracy yang prosedur kinerjanya jelas dan hasilnya juga konkrit, contohnya Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian. Kedua, Procedural Bureaucracy yang prosedur kinerjanya jelas tapi hasilnya tidak konkrit (absurd), contohnya organisasi militer. Ketiga, Craft Bureaucracy yang proses kinerjanya tangible, tapi hasil kerjanya intangible, contohnya lembaga pendidikan. Terakhir adalah Copying Bureaucracy yang proses kinerjanya intangible, tapi hasil kinerjanya tangible, contohnya adalah organisasi mafia Sisilia.

Suatu inventarisasi yang cukup padat namun exhaustive tentang makna birokrasi telah dilakukan oleh Hans D. Evers. Menurutnya, birokrasi dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Birokrasi dipandang sebagai rasionalisasi prosedur pemerintahan dan aparat administrasi negara. Makna ini dinamakan Birokrasi Weber (BW) karena makna ini sejalan dengan ide Weber tentang birokrasi.

2. Birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang membengkak dengan jumlah pegawai yang besar.

3. Birokrasi dipandang sebagai perluasan kekuasaan pemerintahan dengan maksud mengontrol kegiatan masyarakat.

Ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi menurut Max Weber adalah sebagai berikut:

1. Otoritas legal. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui aturan-aturan yang telah ditentukan dan disahkan. Pembagian tugas secara tegas melalui aturan-aturan yang resmi, memungkinkan untuk memperkerjakan pegawai-pegawai dengan keahlian tertentu pada jabatan-jabatan tertentu, sehingga membuat mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif.

2. Hierarki. Sistem pengorganisasian mengikuti prinsip hierarkis, yaitu bahwa unit yang lebih rendah berada di bawah pengawasan unit yang lebih tinggi. Setiap pejabat yang berada dalam hierarki administrasi ini dipercaya oleh atasan-atasannya untuk bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya ataupun dirinya sendiri. Untuk dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bawahannya, ia diberikan wewenang untuk mengatur mereka. Wewenang ini secara tegas dibatasi penggunaannya hanya untuk mengeluarkan perintah-perintah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

3. Abstract Code. Di dalam suatu organisasi atau lembaga selalu terdapat aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi harus dipatuhi. Hal seperti ini terjadi biasanya melalui suatu kesepakatan bersama antar anggota organisasi atau lembaga. Contohnya saja pemakaian kemeja yang dimasukkan ke dalam celana kain bagi dosen, saat mengajar mahasiswanya atau menghadiri rapat antar dosen. Meskipun hal itu bukan merupakan aturan tertulis, tetapi hal itu sudah menjadi suatu etika yang harus dipatuhi oleh kalangan dosen.

4. Impersonal. Seorang pejabat yang ideal harus melaksanakan tugasnya dengan semangat “Sine ira et studio” (formal dan tidak bersifat pribadi). Hal ini dimaksudkan agar pedoman-pedoman yang rasional bisa memengaruhi jalannnya pelaksanaan tugas tanpa dicampuri oleh hal-hal yang bersifat pendirian pribadi. Jika seorang pejabat membiarkan dalam dirinya berkembang perasaan-perasaan tertentu terhadap para bawahan atau kliennya, maka ia akan kesulitan dalam membuat keputusan-keputusan kedinasan yang bersifat objektif. Menjauhkan hubungan-hubungan yang bersifat pribadi, mendorong untuk memperlakukan semua orang secara adil.

5. Competency, career, and promotion. Pekerjaan dalam organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan secara sepihak. Pekerjaan dalam organisasi birokratis mencakup suatu jenjang karier dan sistem kenaikan pangkat yang didasarkan atas senioritas atau prestasi, atau bahkan gabungan keduanya.

6. Discipline. Dalam bekerja di suatu organisasi birokratis harus benar-benar menerapkan sikap disiplin, baik disiplin waktu, disiplin pakaian, dan disiplin porsi kerja. Khusus untuk disiplin porsi kerja ini, artinya adalah kita tidak bisa mencampuri pekerjaan orang lain yang berada di luar wewenang kita. Disiplin haruslah ditegakkan oleh seorang pejabat agar pekerjaan atau tugas dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Blau, Peter M., dan Marshall W. Meyer. 1987. Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Jakarta : UI-Press.

Poloma, Margareth. 1987. Sosiologi Kontemporer. Jakarta : Rajawali.

Zauhar, Soesilo. 1992. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Malang : Dwi Murni Offset.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: