Sengketa Sharing Profit Terminal Purabaya

Posted in Uncategorized on April 16, 2009 by irend

PENDAHULUAN
Pasca reformasi, pemerintah pusat mulai memberlakukan otonomi daerah yang “sebenarnya” kepada pemerintah daerah. Dikatakan “sebenarnya” karena pada masa orde baru daerah hanya dijadikan perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui kepala daerah yang sedang menjabat. Hal ini disebabkan oleh fungsi ganda kepala daerah yang selain sebagai perangkat pemerintah daerah, ia juga sebagai perangkat pemerintah pusat yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri (Muluk, 2006). Jadi, meskipun pada masa orde baru terdapat UU Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, namun dalam pelaksanaannya UU ini lebih mengarah pada sentralisasi daripada desentralisasi sehingga menimbulkan ketidakpuasan karena berkurangnya derajat demokrasi dan kemandirian daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama DPR yang terbentuk setelah reformasi menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai perbaikan dari UU No 5/1974.
Di dalam UU No 22/1999 terjadi beberapa perubahan mendasar. Penyerahan yang semula menggunakan prinsip ultra vires doctrine berubah menjadi menggunakan prinsip general competence. Melalui prinsip ini, kewenangan pemerintah daerah semakin besar karena kewenangan pemerintah pusat didefinisikan terlebih dahulu, sehingga kewenangan yang tidak didefinisikan menjadi milik pemerintah daerah semuanya. Meskipun pada dasarnya sifat kewenangan atau kekuasan pemerintah daerah masih bersifat shared sedangkan kekuasaan pemerintah adalah eksklusif. Selain itu, UU No 22/1999 ini lebih memberdayakan DPRD dengan tiga fungsi, yakni pengaturan, penganggaran, dan pengawasan. Kepala daerah tidak lagi berfungsi ganda melainkan hanya berfungsi sebagai perangkat pemerintah daerah. Ia dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, dan DPRD pun memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada presiden (Muluk, 2006). Implementasi dari UU No 22/1999 yang mulai dilaksanakan mulai 1 Januari 2001 ini terdapat beberapa permasalahan yang harus dicarikan pemecahannya. Sebagian kalangan beranggapan bahwa timbulnya berbagai permasalahan tersebut akibat dari kelemahan yang dimiliki oleh UU ini, sehingga merekapun mengupayakan dilakukannya revisi terhadap UU ini. Revisi UU ini akhirnya terwujud dengan disempurnakannya menjadi UU No 32/2004. Akhirnya UU No 32/2004 inilah yang berlaku sampai sekarang.
Perubahan penting yang terdapat dalam UU No 32/2004 ini adalah kembali memasukkan pertimbangan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang partisipatif dan penentuan kepala daerah yang langsung dilakukan oleh masyarakat melalui pemilihan langsung, tidak lagi melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD (Muluk, 2006). Dasar pemikiran yang tertuang dalam penjelasan atas UU No 32/2004 ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
Selain hal di atas, daerah juga harus mempertimbangkan bahwa terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent (shared) yang artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Pembagian urusan antarsusunan pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria eksternalitas (dampak), akuntabilitas (pertanggungjawaban), dan efisiensi (berdayaguna/berhasilguna). Daerah otonom pun kini memiliki urusan yang dapat dibagi dua, yakni urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.
Di dalam pelaksanaannya, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah karena masih ada hambatan berupa ketidaksinkronan antara undang-undang sektoral dengan UU Nomor 34 Tahun 2004. Sering terjadi adu argumen yuridiksi kewenangan dalam menyelesaikan masalah sinkronisasi perundangan yang tentunya butuh waktu yang tidak sebentar. Adanya penarikan kembali sebagian urusan pemerintahan dari daerah ke pusat sebenarnya merupakan cerminan pemerintah pusat yang gamang dan jerih terhadap perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemerintah daerah yang hingga saat ini masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Mereka tidak memiliki upaya untuk melakukan inovasi di daerahnnya agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka mengalami peningkatan, kecuali dengan cara memperbanyak jenis retribusi atau pajak daerah.
Sesungguhnya sengketa pembagian kewenangan tidak saja terjadi antara pusat dengan daerah saja, melainkan juga daerah dengan daerah, bisa antarprovinsi, antarkabupaten/kota, atau provinsi dengan kabupaten/kota. Hal ini biasanya terjadi apabila sesuatu yang diperebutkan kewenangannya terletak diperbatasan atau dampaknya (positif dan negatif) sudah lintas daerah. Di bawah ini akan dicontohkan kasus nyata sengketa kewenangan antara kabupaten dengan kota yakni yang terjadi antara pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo terkait dengan pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh terminal Purabaya (Bungurasih) yang notabene milik Surabaya tetapi lahannya berada di Sidoarjo. Dan apabila dilihat dari segi dampaknya, terminal ini adalah antar provinsi karena bus-bus yang ada di sana mengangkut penumpang beserta barangnya hingga lintas provinsi.
Penulis sebenarnya mengambil kasus di atas karena saat acara perkuliahan dosen penulis belum menjelaskan sebenarnya kewenangan atas terminal ini di pihak siapa? Padahal waktu itu penulis sudah menanyakan tentang masalah ini bersamaan dengan pertanyaan tentang sengketa kewenangan atas Bandara Juanda, tetapi nyatanya dosen penulis hanya menjawab tentang sengketa kewenangan atas Bandara Juanda saja. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mencari tahu jawabannya sendiri.

ANALISIS
Terminal Purabaya yang pertama kali dioperasikan oleh Pemkot Surabaya pada tahun 1991 ini terletak di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu, banyak juga yang menyebut terminal Purabaya ini dengan sebutan terminal Bungurasih karena letaknya di Desa Bungurasih. Terminal ini dibangun oleh Pemkot Surabaya sebagai terminal dengan tipe A yang artinya berfungsi untuk melayani kendaraan umum sebagai angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
Terminal Purabaya ini dibangun dan dimodali sepenuhnya oleh Pemkot Suarabaya atas persetujuan dari Pemkab Sidoarjo sebagai pemilik lahannya. Baik biaya pembangunan maupun pembebasan lahan, semuanya ditanggung oleh Pemkot Surabaya. Total investasi hingga peresmian yang telah ditanamkan Pemkot Surabaya mencapai Rp 12,4 miliar. Pemkab Sidoarjo sebagai pemilik lahannya hanya tinggal memproses administrasi, menerbitkan IMB (izin mendirikan bangunan), dan menetapkan perda. Jadi, sebenarnya dari awal pembangunan dan pengoperasian investasi Pemkab Sidoarjo adalah nol (0) persen (www.silaban.net).
Berdasar perjanjian yang dibuat pada awal pengoperasian Terminal Purabaya, sepuluh tahun pertama Sidoarjo mendapat 20 persen dan Surabaya 80 persen. Kemudian, untuk 10 tahun berikutnya, Sidoarjo mendapat 30 persen dan Surabaya 70 persen. Namun, beberapa tahun terakhir ini Pemkab Sidoarjo melalui Bupatinya Win Hendrarso menginginkan sharing pendapatannya diubah menjadi 50 : 50. Hal ini dikarenakan Pemkab Sidoarjo menganggap bahwa modal Pemkot Surabaya yang ditanamkan untuk investasi di Terminal Purabaya sudah balik (balik modal). Selain itu, dampak sosial negatif yang timbul dari keberadaan Terminal Purabaya ini juga menjadi alasan mengapa Pemkab Sidoarjo bersikeras untuk meminta jatah bagi hasil yang lebih besar daripada jatah bagi hasil yang sekarang.
Setelah beroperasi selama hampir 18 tahun, terminal Purabaya berkembang layaknya terminal-terminal lainnya di Indonesia, lengkap dengan potret buramnya sebagai kawasan yang “keras”. Praktik percaloan dan premanisme menjamur, seiring dengan semakin banyaknya orang yang berlalu-lalang di terminal. Terminal Purabaya pun tumbuh menjadi kawasan yang rawan kriminalitas. Terminal ini ikut menjadi saksi atas berbagai kisah pilu orang-orang polos yang diperdaya di sana. Keberadaannya lambat laun mengakibatkan daerah-daerah di sekitarnya ikut menerima limpahan masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, Pemkab Sidoarjo memerlukan tambahan dana untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang timbul akibat keberadaan terminal Purabaya tersebut.
Masalah bagi hasil keuntungan ini juga menjadi salah satu pemicu mengapa Surabaya ingin membangun terminal sendiri karena mereka merasa bahwa seluruh aset yang ada di Terminal Purabaya adalah milik Surabaya sementara Sidoarjo hanya kebetulan saja memiliki tanahnya. Maka dari itu, sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan terburuk, Pemkot Surabaya juga tengah melakukan proses lelang feasible study (studi kelayakan) pembangunan terminal baru. Namun, hal itu bukan jaminan bahwa terminal Purabaya dipastikan akan pindah. Apabila hasil studi kelayakannya tidak memungkinkan, maka pemkot juga memastikan tidak akan jadi membangun (www.silaban.net). Dalam hal ini, Pemkot Surabaya mengajukan usul agar pengelolaan terminal Purabaya diswastanisasikan agar lebih professional, entah itu swasta murni ataupun BUMD. Sehingga transparansi berapa arus keluar masuk pendapatan dari hasil pengelolaan terminal dapat diketahui dengan jelas. Dan hal inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Pemkab Sidoarjo karena selama ini mereka merasa kesulitan untuk mengakses transparansi pendapatan dan pengeluaran tersebut. Namun sayangnya, sampai paper ini ditulis belum terdapat kejelasan apakah pengelolaan terminal Purabaya ini jadi diswastanisasikan atau tidak.
Menurut penulis jika permasalahannya tentang transparansi arus keluar masuk pendapatan, hendaknya tidak perlu melibatkan pihak swasta, cukup dibenahi saja sistem yang sekarang ini agar lebih transparan. Jika tetap ngotot melibatkan pihak swasta, maka dapat terjadi kemungkinan pendapatan yang diterima oleh Surabaya ataupun Sidoarjo akan berkurang.
Pemkot Surabaya sesungguhnya juga sangat keberatan untuk membangun terminal bertipe A lagi sebagai ganti dari terminal Purabaya. Hal ini disebabkan oleh tidak mudahnya membujuk penduduk untuk bersedia membebaskan tanahnya, complicated-nya birokrasi perizinan, membentuk sistem manajemen lagi, dan rumitnya cara untuk mengatur arus lalu lintas. Pemkot Surabaya berkeinginan agar terminal tetap di daerah Bungurasih karena berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh tim dari ITS menyatakan bahwa Bungurasih masih layak dan memang kecenderungan terminal-terminal di dunia terletak di pinggiran kota. Selain itu, juga masih terdapat lahan di Bungurasih yang dapat dikembangkan. Pemkot Surabaya memiliki harapan agar terminal Purabaya ini mampu menjadi intermodal. Maksudnya, terminal harus saling sambung dengan moda transportasi lain yang akan dikembangkan Surabaya, misalnya busway, komuter, maupun kereta monorel. Hal ini dikarenakan saat ini Surabaya sedang gencar-gencarnya berupaya mengatasi masalah transportasi.
Pekembangan terbaru, pemprov juga ingin ikut dilibatkan dengan pembagian pendapatan 40 : 40 : 20. Surabaya dan Sidoarjo 40 persen, sedangkan pemprov 20 persen. Hal ini sebenarnya wajar mengingat dampak dari adanya terminal Purabaya ini sudah lintas kabupaten/kota, sehingga pemprov juga berhak untuk menanganinya. Namun, sebenarnya berdasarkan persentase pembagian 70:30 dengan Sidoarjo, Surabaya tidak sepenuhnya diuntungkan. Hal ini dikarenakan 70% yang diterima Surabaya itu 40% untuk PAD Surabaya, sedangkan 30% untuk operasional terminal (www.alisjahbana08.wordpress.com). Jadi, berbeda dengan Sidoarjo yang pure 40%. Dan sesungguhnya apabila dikalkulasi, antara biaya operasional yang dikeluarkan pemkot dengan pendapatan yang diterimanya tidak sebanding. Pemkot mengungkapkan bahwa rata-rata pendapatan per tahun terminal Purabaya sekitar Rp 6 miliar sementara kebutuhan operasional mencapai Rp 8 miliar.
Berdasarkan jenis pendapatannya, pendapatan yang diperoleh Pemkot Surabaya dari pengoperasian terminal Purabaya ini adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Terdapat tiga kaegori yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Sedangkan untuk Pemkab Sidoarjo, pendapatan yang diterima dari terminal Purabaya ini merupakan jenis pendapatan transfer yang secara khusus masuk ke dalam kategori bagi hasil (revenue sharing) antar pemerintah daerah.
Namun sekali lagi, alangkah ironisnya jika polemik soal bagi hasil ini menjadi akhir kisah Purabaya. Terlebih untuk membangun kembali sebuah terminal besar tipe A seperti Purabaya, bukan perkara mudah. Hal ini disebabkan oleh adanya isu bahwa pemkot akan membangun terminal baru di daerah Pagesangan sebagai ganti terminal Purabaya. Terminal dalam sistem transportasi berperan sebagai simpul yang mengatur arus kendaraan dan manusia yang melintas di jalan raya. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah terminal memerlukan pertimbangan yang matang dan komprehensif, mengingat peliknya masalah transportasi beserta kompleksitas persoalan yang terkandung di dalamnya. Belum lagi dana yang harus disiapkan untuk perencanaan penentuan lokasi beserta manajemen terminal yang diarahkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi yang aman, nyaman, dan efisien, semua itu membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi, lebih baik terminal Purabaya jangan dipindah melainkan hanya perlu dikembangkan dan direnovasi agar menjadi kawasan yang terpadu.
Pilar utama dari konsep pembangunan kawasan terpadu adalah adanya saling keinteraksian atas dasar asas kemanfaatan bersama (sumber daya, tata ruang) dan pengelolaan secara transparan serta partisipatif sekaligus menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang. Berkaitan dengan masa depan terminal Purabaya, maka sudah sepantasnya menjadi fokus kajian bersama antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo agar permasalahan yang muncul ke permukaan publik tidak menjadi bias.
Akar permasalahan ini bukan pada sharing pemasukan kas daerah yang dirasakan tidak seimbang antara kedua daaerah tersebut, tetapi lebih pada kurang optimalnya hearing, course, dan komunikasi antar dua daerah dalam rangka pengembangan kawasan secara terpadu. Sehingga keberadaan terminal Purabaya semata-mata bukan untuk kepentingan Surabaya atau Sidoarjo, tetapi untuk kepentingan akses dan mobilitas bagi pengembangan kawasan dua daerah khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.
Solusi cerdas yang bisa ditawarkan adalah dengan menguji kembali keberadaan terminal Purabaya dengan konsep pembangunan kawasan terpadu di atas. Pengujian ini untuk mendapatkan nilai atau angka relevansi yang harus dijadikan patokan untuk melihat masa depan terminal Purabaya ini. Dari angka relevansi yang akan diperoleh, nantinya akan menghasilkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang pertama adalah apabila terminal Purabaya tetap dipertahankan keberadaanya. Artinya, apapun alasannya dan siapapun mereka tidak boleh dan tidak bisa mengotak-atik lagi keberadaan terminal bus ini. Tidak Pemkot Surabaya maupun Pemkab Sidoarjo, termasuk juga Pemprov Jatim. Sehingga hanya tinggal menyisakan perbincangan dalam hal manajemen pengelolaan dan bagi hasil pemasukan. Berapapun persentase share pemasukan antar kedua daerah (perdebatan pasti alot), tetapi tetap berlandaskan pada frame berpikir yang sama yakni melanggengkan keberadaan terminal bus Purabaya.
Rekomendasi kedua adalah apabila lokasi terminal bus Purabaya tidak layak. Berarti, harus ada lokasi yang sesuai untuk tetap menjamin akses dan mobilitas keluar masuk Jawa Timur serta jantung kotanya Jawa Timur, yakni Surabaya. Dan hendaknya tetap diingat, lokasi di mana pun sebagai gantinya harus tetap dipilih berdasarkan pengujian konsep pembangunan kawasan terpadu. Pilihan ini bisa saja lebih dari satu lokasi, misalnya memperluas terminal bus Tambak Osowilangun, atau di daerah Gresik Timur, di daerah Benowo-Suarabaya, atau masih tetap di Krian-Sidoarjo, Sepanjang, dan lain-lain. Sehingga diperlukan tim/pokja yang melibatkan semua stakeholder di kawasan-kawasan tersebut.
Sejalan dengan pengajian dan pembahasan dilema tersebut di atas, maka kebijakan pendukung lainnya harus segera dipikirkan dan disiapkan. Hal ini dimaksudkan agar pembenahan sektor transportasi tidak parsial atau sepenggal-penggal. Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga ia bersifat antisipatif (terhadap kemungkinan kemacetan, perkembangan zaman dan teknologi, budaya masyarakat, jumlah kendaraan, jumlah penumpang, isu lingkungan, jaringan jalan, infrastruktur, tata ruang, dan sebagainya) dan saling mendukung dan mengisi (bukan sekadar kompetitif) antara beberapa pilihan moda transportasi massal (angkuta, bus, kereta) serta para pengguna jalan lainnya (kendaraan pribadi baik itu mobil, sepeda motor, kendaraan bukan bermotor, sepeda ataupun pejalan kaki).
Dengan demikian, apapun pilihan kebijakan yang akan diambil oleh pemkot Surabaya (mengapa Surabaya? karena dialah jantung kotanya Jawa Timur, sehingga mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal manajemen transportasi berkaitan dengan tingkat mobilitas dan aksesibilitas kota), bukanlah kebijakan yang gegabah dan emosional, sehingga menyampingkan pemikiran-pemikiran cerdas yang berkembang di beberapa stakeholder yang ada. Termasuk juga Pemda Sidoarjo (yang berjalan sendiri dalam menetapkan RTRW untuk kawasan terminal bus Purabaya) juga pemda lainnya di kawasan sekitar Surabaya yang kemungkinan menjadi partner nantinya dalam rangka manajemen transportasi menyeluruh dan berkelanjutan, hendaknya tidak mengedepankan ego kewilayahan.

KESIMPULAN
Di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, sengketa pembagian kewenangan tidak saja terjadi antara pusat dengan daerah saja, melainkan juga daerah dengan daerah, bisa antarprovinsi, antarkabupaten/kota, atau provinsi dengan kabupaten/kota. Hal ini biasanya terjadi apabila sesuatu yang diperebutkan kewenangannya terletak diperbatasan atau dampaknya (positif dan negatif) sudah lintas daerah.
Kondisi di atas dapat dicontohkan oleh kasus sengketa kewenangan antara kabupaten dengan kota yakni yang terjadi antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo terkait dengan pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh terminal Purabaya (Bungurasih) yang notabene milik Surabaya tetapi lahannya berada di Sidoarjo. Selain itu, dari segi dampaknya, terminal ini adalah antar provinsi karena bus-bus yang ada di sana mengangkut penumpang beserta barangnya hingga lintas provinsi.
Sengketa ini terjadi karena Pemkab Sidoarjo menginginkan agar sharing provit-nya berubah dari 70:30 di mana 70-nya untuk Surabaya, menjadi 50:50. Hal ini dilakukan karena Pemkab Sidoarjo menilai bahwa dampak sosial yang timbul akibat adanya terminal Purabaya banyak merugikan Pemkab Sidoarjo. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya pun tetap bersikeras mempertahankan angka pembagian hasil tersebut karena mereka merasa bahwa Pemkab Sidoarjo sebenarnya sudah untung dengan diberikannya 30% dari pendapatan yang diperoleh terminal Purabaya, karena pada awal pembangunan ataupun pengoperasiannya modal Sidoarjo tidak ada.
Namun, hendaknya polemik soal bagi hasil ini tidak menjadi akhir kisah Purabaya. Terlebih untuk membangun kembali sebuah terminal besar tipe A seperti Purabaya bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif perlu dilakukan oleh Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo agar permasalahan ini dapat segera ditemukan titik temunya, bila perlu mengundang Pemprov Jatim sebagai mediatornya karena keberadaan terminal Purabaya semata-mata bukan untuk kepentingan Surabaya atau Sidoarjo, tetapi untuk kepentingan akses dan mobilitas bagi pengembangan kawasan dua daerah khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.
Untuk lebih fair lagi, solusi cerdas yang bisa ditawarkan adalah dengan menguji kembali keberadaan terminal Purabaya dengan konsep pembangunan kawasan terpadu di atas. Pengujian ini untuk mendapatkan nilai atau angka relevansi yang harus dijadikan patokan untuk melihat masa depan terminal Purabaya ini. Dari angka relevansi yang akan diperoleh, nantinya akan menghasilkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang pertama adalah apabila terminal Purabaya tetap dipertahankan keberadaanya. Artinya, apapun alasannya dan siapapun mereka tidak boleh mengotak-atik lagi keberadaan terminal bus ini. Tidak Pemkot Surabaya maupun Pemkab Sidoarjo, termasuk juga Pemprov Jatim. Rekomendasi kedua adalah apabila lokasi terminal bus Purabaya tidak layak. Berarti, harus ada lokasi yang sesuai untuk tetap menjamin akses dan mobilitas keluar masuk Jawa Timur yang mana hal ini perlu dipikirkan oleh Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo secara matang. Dan hendaknya yang perlu diperhatikan adalah lokasi di mana pun sebagai gantinya harus tetap dipilih berdasarkan pengujian konsep pembangunan kawasan terpadu.

REFERENSI
Muluk, M.R.K. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal
Alisjahbana. http://alisjahbana08.wordpress.com/akhir-terminal-purabaya/ diakses pada Senin, 12 April 2009.
Silaban, Charly. http://www.silaban.net/sidoarjo-ingin-transparansi-surabaya-oke/ diakses pada Senin, 12 April 2009.
Silaban, Charly. http://www.silaban.net/surabaya-tawarkan-swastanisasi-surabaya-oke/ diakses pada Senin, 12 April 2009.

SINERGITAS GOOD GOVERNANCE, DEMOKRASI, DAN E-GOVERNMENT DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

Posted in Uncategorized on Februari 28, 2009 by irend

I. Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan sudah semakin pesat. Hal ini juga dapat menjadi indicator bahwa pola kehidupan sosial masyarakat sudah semakin berkembang dan masalah yang harus diatasi juga semakin complicated. Ilmu administrasi publik yang pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang memiliki tujuan to protect, to regulate, and to service the citizen tentu saja juga ikut berkembang sejalan dengan perubahan yang ada di masyarakat. Berbagai macam paradigma dan konsep telah dimiliki oleh ilmu administrasi publik yang tentu saja digunakan sesuai dengan perkembangan zaman. Paradigma-paradigma tersebut digunakan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, mulai dari paradigma dikotomi politik dan administrasi, prinsip-prinsip administrasi, administrasi publik sebagai ilmu politik, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, admiistrasi publik sebagai ilmu administrasi publik, administrasi publik sebagai administrasi pembangunan, reformasi administrasi, New Public Management, hingga Good Governance. Paradigma yang disebutkan terakhir akan banyak dikupas setelah ini, karena berkaitan dengan konsep electronic government yang saat ini sedang marak diisukan untuk dapat digunakan di berbagai sistem pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sebagai sarana untuk pemberdayaan (empowering) masyarakat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dengan ini, masyarakat diharapkan lebih mendapatkan pelayanan publik yang memuaskan dan memiliki andil untuk menentukan kebijakan yang akan diambil pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas publik

II. Pembahasan

Good Governance dan Korelasinya dengan Demokrasi

Konsep governance mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang (point of view) yang baru terhadap peran pemerintah (government) dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pandangan ini muncul karena peran pemerintah dinilai terlalu besar dan terlalu berkuasa, sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan dan ruang untuk berkembang (Basuki dan Shofwan, 2006:8). Pemerintah telah merasa menjadi institusi yang paling mengetahui dan mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga banyak kebijakan yang dibuat tanpa diwacanakan terlebih dahulu kepada masyarakat atau tanpa merasa perlu mendengar aspirasi dari masyarakat. Hal ini akhirnya membuat kebijakan bersifat top down dan masyarakat hanya bisa tinggal menerima saja, tindakan yang seperti ini justru menjadikan dukungan kepada pemerintah dari masyarakat menurun.

readmore

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI WADAH PENGHIMPUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK

Posted in Uncategorized on November 28, 2008 by irend

A PEGAWAI NEGERI

Pegawai negeri adalah pekerja di sektor publik yang bekerja pada pemerintah suatu negara. Pekerja di badan publik non-departemen terkadang juga dikategorikan sebagai pegawai negeri. Mereka merupakan pelayan masyarakat yang harus bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan kepentingan masyarakat. Pada era reformasi saat ini di mana semua orang menghendaki terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi, sudah sepantasnya apabila para pegawai negeri kita memiliki 6 etos kerja, yaitu kerja keras, disiplin, mandiri, jujur, rajin, dan yang terpenting harus tebal imannya (Suryono, 2007). Selain itu, kompetensi yang harus dimiliki para pegawai negeri kita agar selalu dapat melayani masyarakat dengan baik, antara lain: tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait dengan fungsi instrumentakl birokrat; tanggap terhadap masalah-masalah publik; memiliki wawasan futuristic dan sistematik; mampu melakukan terobosan melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif (tidak terlalu terpaku pada aturan); memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, memperhitungkan, dan meminimalkan resiko; jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang baru; memiliki kemampuan untuk mengombinasikan berbagai sumber daya sehingga menjadi sumber daya campuran yang memiliki produktivitas tinggi; memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan menggeser sumber kegiatan berproduksi rendah ke arah kegiatan berproduksi tinggi (Sumartono, 2007). readmore

The Role, Function, and Deliberative Administration As An Act of Administration Science

Posted in Uncategorized on November 28, 2008 by irend

I. Pendahuluan

Ilmu administrasi memang sudah sejak lama identik dengan warna abu-abu yang memiliki makna kekaburan (absurd), namun hal itu bukan berarti bahwa administrasi adalah ilmu yang tidak jelas dan tidak memiliki arah tujuan. Administrasi yang secara konsep adalah sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui upaya kerja sama dalam kelompok atas dasar rasionalitas tertentu, justru memiliki fungsi-fungsi dan nilai-nilai yang bersifat universal application (Zauhar, 1992). Unsur-unsur di dalam administrasi seperti organisasi, manajemen, komunikasi, tata usaha, personalia, keuangan, material, dan humas, juga akan selalu ada dalam setiap kegiatan administrasi walau bagaimanapun bentuknya.

Fungsi-fungsi yang bersifat universal application ini antara lain Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Di mana sebenarnya dalam Organizing masih tercakup aspek staffing, dalam actuating yang masih tercakup aspek Directing dan Coordinating, serta dalam Controlling yang masih tercakup aspek reporting dan budgeting, sehingga ada juga pakar administrasi seperti Luther H. Gullick dan Lyndall Urwick yang menyingkat fungsi-fungsi itu dengan sebutan POSDCoRB (Islamy, 1984).

Keempat fungsi tersebut memiliki muara yang sama, yaitu berusaha menciptakan nilai-nilai keteraturan dan keamanan, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan segala permasalahan hidupnya dengan lebih mudah dan lebih nyaman. Keteraturan merupakan esensi dari administrasi yang dapat ditemukan di semua bentuk dan konsep dari administrasi, seperti administrasi bisnis, administrasi pemerintahan, administrasi dalam konsep tata usaha, ataupun administrasi dalam konsep pelayanan (Ali, 2004). Sebagai contoh adalah keteraturan yang terkandung dalam konsep tata usaha yang sangat membutuhkan adanya prosedur yang jelas dalam melakukan filing arsip-arsip organisasi. Dengan terdapatnya suatu kejelasan prosedur, akan terdapat suatu keteraturan penyimpanan arsip-arsip yang menjamin arsip-arsip itu akan aman (tidak hilang) dan mudah untuk digunakan oleh entitas organisasi. Adanya keteraturan juga dapat menjadi indicator ada tidaknya administrasi. Administrasi tidak dapat diterapkan pada suatu kerumunan (crowd) yang tidak teratur dalam proses kerja samanya dan atau tidak memiliki suatu tujuan tertentu.

readmore

The Red Jumpsuit Apparatus

Posted in my lyrics guys on Oktober 24, 2008 by irend

Artist:    The Red Jumpsuit Apparatus
Album:    Don’t You Fake It
Title:    Cat and Mouse

Softly we tremble tonight,
picture perfect fading smiles are all that’s left in sight,
I said I’d never leave you’ll never change
I’m not satisfied with where I’m at in life.

Am I supposed to be happy?
With all I ever wanted, it comes with a price.
Am I supposed to be happy?
With all I ever wanted, it comes with a price.
You said, you said that you would die for me…

We made plans to grow old,
believe me there was truth in all those stories that I told.
Lost in a simple game cat and mouse are we the same people as before this came to light?

Am I supposed to be happy?
with all I ever wanted, it comes with a price.
Am I supposed to be happy?
with all I ever wanted, it comes with a price.
You said, you said that you would die for me…

You must live for me too’…
For me too…yeah, yeah…
You said that you would die for me…

Am I supposed to be happy?
with all I ever wanted, it comes with a price.
Am I supposed to be happy?
with all I ever wanted, it comes with a price
You said, you said that you would die for me…

You said that you would die for me
You said that you would die for me ohoo
You said that you would die for me oohooo

Quotes

Posted in Uncategorized on Oktober 7, 2008 by irend

“A nation that fails to learn from its history

is doomed to repeat it”

(Bangsa yang tidak belajar dari sejarahnya sendiri

akan terpaksa mengulanginya)

– Jimly Asshiddiqie –

“Suatu bangsa tidak akan hancur kecuali dihancurkan

dari dalam bangsa itu sendiri”

– Roeslan Abdulgani –

We must first know what we are, where we are, and

whither we are going, before saying what to do

and how to do it

(Kita harus terlebih dulu tahu apa/siapa kita, di mana kita, dan

ke mana kita akan pergi, sebelum berbicara

apa yang akan kita lakukan dan

bagaimana cara melakukannya)

– Abraham Lincoln –

“Pengalaman adalah guru, pedoman, dan kemudi

yang sangat berharga, maka perhatikanlah pengalamanmu,

sebab jika tidak, pengalaman dapat menjadi boomerang

bagi dirimu sendiri”

– Ir. Soekarno –

Ka’nan na’su ummatan wa’hidah

(Hidup manusia itu merupakan satu masyarakat)

– Ki Bagus Hadikusumo –

SINERGITAS GOOD GOVERNANCE, DEMOKRASI, DAN REINVENTING GOVERNMENT DALAM MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT

Posted in Administrasi Publik on Oktober 7, 2008 by irend

Perkembangan Administrasi Publik

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan sudah semakin pesat. Hal ini juga dapat menjadi indicator bahwa pola kehidupan sosial masyarakat sudah semakin berkembang dan masalah yang harus diatasi juga semakin complicated. Ilmu administrasi publik yang pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang memiliki tujuan to protect, to regulate, and to service the citizen tentu saja juga ikut berkembang sejalan dengan perubahan yang ada di masyarakat. Berbagai macam paradigma dan konsep telah dimiliki oleh ilmu administrasi publik yang tentu saja digunakan sesuai dengan perkembangan zaman. Paradigma-paradigma tersebut digunakan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, mulai dari paradigma dikotomi politik dan administrasi, prinsip-prinsip administrasi, administrasi publik sebagai ilmu politik, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, admiistrasi publik sebagai ilmu administrasi publik, administrasi publik sebagai administrasi pembangunan, reformasi administrasi, New Public Management, hingga Good Governance. Dua paradigma yang disebutkan terakhir akan banyak dikupas setelah ini, karena berkaitan dengan konsep reinventing government yang saat ini sedang marak diisukan untuk dapat digunakan di berbagai sistem pemerintahan daerah yang tentunya masih dalam koridor demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia.

Good Governance dan Korelasinya dengan Demokrasi

Konsep governance mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang (point of view) yang baru terhadap peran pemerintah (government) dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pandangan ini muncul karena peran pemerintah dinilai terlalu besar dan terlalu berkuasa, sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan dan ruang untuk berkembang (Basuki dan Shofwan, 2006:8). Pemerintah telah merasa menjadi institusi yang paling mengetahui dan mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga banyak kebijakan yang dibuat tanpa diwacanakan terlebih dahulu kepada masyarakat atau tanpa merasa perlu mendengar aspirasi dari masyarakat. Hal ini membuat kebijakan bersifat top down dan masyarakat hanya bisa tinggal menerima saja, tindakan yang seperti ini justru menjadikan dukungan kepada pemerintah dari masyarakat menurun.

Istilah governance dalam bahasa Inggris berarti “the act, fact, manner of governing”, yang berarti adalah suatu proses kegiatan. Kooiman dalam Sedarmayanti (2004:2) mengemukakan bahwa governance ialah”…serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”. Pada dasarnya, istilah governance bukan hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan saja, melainkan juga mengacu kepada arti pengurusan, pengarahan, pengelolaan, dan pembinaan penyelenggaraan. Dan berdasarkan dari apa yang diungkapkan oleh Kooiman di atas, dapat dipahami bahwa keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan merupakan semangat yang terdapat dalam konsep good governance.

United Nations Development Program dalam Sedarmayanti (2004:3) mendefinisikan governance sebagai berikut : ”Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affair at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population”. (“Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kepaduan sosial, integrasi, dan menjamin kesejahteraan masyarakat”). Sedangkan kata “good” yang berarti “baik” dalam istilah kepemerintahan memiliki dua arti, yaitu:

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

readmore

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.